Soal Harga BBM, PKS Anggap Pertemuan Hilmi dan SBY Bukan Sikap Partai

Kompas.com - 05/06/2013, 19:52 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menganggap pertemuan antara Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan cerminan sikap partai. Di dalam pertemuan itu, PKS disebut sepakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (baca: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tak Kompak)

"Kalau namanya komunikasi politik, yang penting menyamakan persepsi. Kalau ada komunikasi, jangan diputuskan ada sikap partai. Kan harus sesuai situasi politik, jadi tunggulah," ujar Sohibul di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Di dalam pertemuan itu, Sohibul mengungkapkan juga tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat. Meski demikian, PKS, kata Sohibul, tetap memahami pemikiran Presiden SBY.

"Namun, bahasa memahami ini juga bukan keputusan," katanya lagi.

Ia pun meminta agar publik bersabar menunggu sikap resmi dari PKS. Saat ini, PKS belum mengambil sikap karena masih menimbang kondisi politik yang ada saat ini.

Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring mengungkapkan, ada pertemuan antara Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dengan Presiden SBY. Hasilnya, Hilmi sepakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sikap ini berbeda dengan sikap PKS selama ini yang menolak kenaikan harga itu. Tifatul mengatakan partainya akan segera menggelar dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP) yang diperluas dengan menghadirkan pengurus fraksi dan juga para menteri dari PKS. Pertemuan yang belum diketahui waktunya itu akan membahas soal rencana kenaikan harga BBM.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    Nasional
    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Nasional
    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

    Nasional
    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Nasional
    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Nasional
    Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Nasional
    Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

    Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Nasional
    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    Nasional
    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Nasional
    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X