KSAD: TNI AD Jangan Arogan

Kompas.com - 03/06/2013, 21:49 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Moeldoko membeberkan persoalan-persoalan organisasi yang sedang dihadapi TNI AD, khususnya di bidang budaya. Ia mengatakan, prajurit TNI jangan rendah diri, tetapi harus rendah hati.

"Pendekatan kekerasan, sikap arogansi, dan sikap mau menang sendiri yang dilakukan prajurit TNI AD merupakan persoalan yang belum bisa diselesaikan TNI AD," kata Moeldoko di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Moeldoko mengatakan, dahulu sering didengar bahwa organisasi terbaik di Indonesia adalah TNI, khususnya TNI AD. Namun sekarang kondisinya sudah berbeda. "Kenapa?" tanya KSAD.

Jawabannya adalah karena TNI AD tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini. "Untuk itu, saya berharap kepada para pimpinan, para komandan, para panglima, pahamilah bahwa keinginan masyarakat saat ini terhadap sosok seorang prajurit, yaitu prajurit yang memiliki dedikasi tinggi kepada negara dan bangsa, serta prajurit TNI yang memiliki sikap rendah hati, bukan sombong dan arogan," tegas Kasad.

"Saya tidak pernah mengajarkan para prajurit saya untuk rendah diri, tetapi harus rendah hati. Dengan demikian, masyarakat akan menyayangi prajurit TNI," lanjut Moeldoko.

Moeldoko berharap profesionalitas prajurit dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, tidak ada maknanya alutsista yang canggih tanpa dilengkapi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X