Kompas.com - 10/05/2013, 12:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rama Pratama, Jumat (10/5/2013), karena surat panggilan pemeriksaan yang dikirimkan KPK tidak sampai kepada yang bersangkutan.

"Surat panggilannya kembali lagi karena yang bersangkutan sudah enggak tinggal di alamat yang ada di data kependudukan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Sedianya, Rama yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang rekomendasi kuota impor sapi Ahmad Fathanah pada hari ini. Rama diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Fathanah.

KPK menjerat Fathanah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah sebelumnya menetapkan orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Untuk kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah diduga bersama-sama Luthfi menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama karena telah sepakat membantu perusahaan itu menambah kuota impor daging sapi. Diduga, ada commitment fee Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna Utama kepada Luthfi.

Kemudian untuk kasus TPPU, Fathanah diduga menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, misalnya mentransfer ke orang lain, atau membeli aset yang diatasnamakan orang lain. Terkait penyidikan TPPU Fathanah, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Presiden PKS pada pekan depan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Nasional
    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Nasional
    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Nasional
    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Nasional
    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Nasional
    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Nasional
    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Nasional
    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Nasional
    Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

    Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

    Nasional
    Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

    Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

    Nasional
    Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

    3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X