Kompas.com - 08/05/2013, 11:51 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar mempertanyakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang KTP elektronik difotokopi. Komisi II pun berencana memanggil Mendagri untuk menjelaskan larangan itu.

"Itu aneh, kok KTP enggak boleh difotokopi? Kami akan memanggil Mendagri untuk melakukan klarifikasi, sebenarnya kenapa kok enggak boleh difotokopi," ujar Agun saat dihubungi Rabu (8/5/2013).

Agun mengaku banyak bakal caleg, termasuk dirinya, yang sudah telanjur memfotokopi e-KTP masing-masing untuk kepentingan pemilu. "Saya sudah sering fotokopi untuk urusan caleg, dan urusan lainnya. Makanya, dampaknya sebenarnya apa kok enggak boleh fotokopi," ujar politisi Partai Golkar ini.

Agun mengungkapkan, menurut rencana, setelah masa reses, Komisi II akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi. Namun, jadwal pastinya akan disepakati terlebih dulu oleh internal Komisi. Mulai pekan depan, DPR kembali aktif melaksanakan sidang setelah reses selama satu bulan untuk melakukan kunjungan ke konstituen.

Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor 471.13/1826/SJ pada tanggal 11 April 2013. Surat edaran itu menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

"Tidak boleh diklip dan diperlakukan salah. Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak," ujar Mendagri sesusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) terkait penggunaan e-KTP, Senin (6/5/2013).

Surat edaran itu ditujukan kepada unit kerja atau badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan. Jika ada unit kerja atau badan usaha yang memberikan layanan itu, Mendagri mengultimatum akan memberikan sanksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga:
E-KTP Tak Boleh Difotokopi Bikin "Shock"
Edaran Mendagri: Dilarang Fotokopi e-KTP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Nasional
    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Nasional
    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Nasional
    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Nasional
    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    Nasional
    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Nasional
    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Nasional
    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Nasional
    Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

    Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

    Nasional
    4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

    4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

    Nasional
    Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

    Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

    Nasional
    Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

    Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.