Kecil, Dampak Peraturan KPU Cegah Politik Uang

Kompas.com - 04/05/2013, 12:11 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan membatasi dana kampanye partai politik dan calon legislatif diperkirakan berefek kecil mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Umum 2014.

"Peraturan yang akan dibuat KPU hanya perbaikan teknis dan efeknya kecil karena bisa saja mereka membuat rekening yang lain. Yang dibutuhkan adalah komitmen elite partai untuk tidak melakukan politik uang," kata Kuskrido Ambardi kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Kuskrido mengatakan masalah politik uang bukan hanya bisa diatasi dalam bentuk pembuatan peraturan tetapi bagaimana elite partai bersikap.

Menurut dia elite politik harus konsisten untuk tidak menjalankan politik uang dalam Pemilihan Umum 2014 sehingga proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Bagaimana elite partai bersikap untuk tidak melakukan praktik politik uang dan mereka harus konsisten tidak menjalankan itu. Tanpa ada komitmen itu maka aturan yang dibuat pasti akan dilanggar," ujarnya.

Dia mencontohkan di beberapa negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju, para elite-nya sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak melakukan praktik pembelian suara atau "vote buying". Karena menurut dia, komitmen dan etika politik menuntun pada berjalannya perilaku politik yang ideal.

Dia mengatakan harus ada kesepakatan bersama di antara elite partai untuk tidak melakukan praktik politik kotor tersebut. Karena menurut dia selama ini kesepakatan yang sudah dicapai secara formal seringkali dilanggar oleh satu pihak tertentu sehingga politik uang selalu terjadi dalam momen pemilu.

"Elite parpol harus sepakat untuk tidak membeli suara, seperti memberi uang, sembako, dan bingkisan. Semua parpol harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya sehingga praktik itu bisa dicegah," katanya.

Selain itu, menurut dia, ditingkatan masyarakat praktik politik uang tersebut sudah dianggap wajar. Untuk mengatasinya dia mengatakan diperlukan langkah jangka panjang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Yang berpenghasilan rendah harus dikurangi sehingga negara harus lebih sejahtera terutama untuk kelas bawah, baru nanti permintaan politik uang di masyarakat berkurang," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka dan dilaporkan pembukuannya dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

"Pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (2/5).

Husni mengatakan salah satu indikator peraturan tersebut adalah hal-hal yang dibelanjakan dalam kampanye oleh partai politik dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk caleg untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, lanjut Husni, KPU dapat mengantisipasi sumber dana parpol yang dilarang dalam aturan kampanye.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X