Kompas.com - 26/04/2013, 13:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian memastikan tidak ada surat dari institusi Polri kepada Jaksa Agung RI Basrief Arief yang meminta agar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji tidak dieksekusi. Surat permohonan pembatalan eksekusi memang ada, tetapi dilayangkan oleh tim kuasa hukum Susno.

"Surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung adalah dari tim pengacara, penasihat, bukan dari institusi kepolisian yang perihal meminta permohonan pembatalan eksekusi putusan Mahkamah Agung," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2013).

Boy menjelaskan, surat tersebut tidak berkop atau berlabel dan stempel Polri. Surat itu berisi penafsiran hukum dari pihak Susno yang menolak untuk dieksekusi. Surat tertanggal 14 Februari 2013 itu juga ditandatangani oleh salah satu pengacara Susno.

"Surat itu dalam rangka tugas-tugas kepengacaraan, untuk membantu klien dari yang saat ini didampingi, yaitu Pak Susno. Isinya berkaitan penafsiran hukum terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, putusan MA terkait penolakan," terangnya.

Sebelumnya, kepolisian melalui Divisi Hukum Polri disebut mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Agung Basrief Arief yang meminta agar tidak mengeksekusi Susno. Alasannya, Susno masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Polri.

Seperti diberitakan, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa di kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi. Susno akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat. Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pukul 00.15, Kamis (24/4/2013).

Tim jaksa eksekutor akan menjadwalkan ulang penjemputan paksa terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

    RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

    Nasional
    Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

    Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

    Nasional
    Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

    Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

    Nasional
    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Nasional
    Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

    Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Nasional
    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Nasional
    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.