Kompas.com - 20/04/2013, 16:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum akan melaporkan pembocor data hasil verifikasi parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 dalam waktu dekat. Sebab sampai saat ini proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum selesai.

Hal itu dikatakan salah seorang anggota Komisioner KPU Hadar Navis Gumay saat ditemui di tengah acara diskusi dengan Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia di Hotel Lumire, Jakarta. Menurut Hadar, saat ini masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh KPU, sehingga pihaknya akan menunda terlebih dahulu pelaporan tersebut.

"Sangat mungkin (menuntut pelaku) akan kita laporkan itu tapi tunggu dari DKPP," kata Hadar kepada wartawan, Sabtu (20/4/2013).

Hadar mengungkapkan, upaya pelaporan yang mungkin akan dilaporkan oleh KPU itu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembocoran. Sebab, selain dianggap telah mencuri dokumen negara, pelaku juga dianggap mengganggu proses pemilu.

Hadar mengaku, jika saat ini lembaga yang dipimpin Husni Kamil Manik itu tengah mengalami banyak masalah, terutama untuk persoalan kesekertariatan. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. "Jadi kita memang masih punya masalah dalam kesekretariat yang harus di benahi," ungkapnya.

Namun saat ini yang terpenting, menurut Hadar, bukanlah mencari tahu siapa pembocor dokumen negara tersebut, melainkan mengungkap motif pelaku sebenarnya. "Tapi yang saya kira dari ini semua yang patut dipertanyakan itu motifnya. Ini lebih terlihat (seperti) motif sakit hati mau menghancurkan pemilu itu kalau saya melihatnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPU mengancam akan melaporkan oknum pegawai KPU jika terbukti membocorkan data rahasia terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2014.

Hal itu menyusul pernyataan Sekjen Partai Republik, Heru Bahtiar Arifin, yang menyebutkan ada orang yang mengaku pegawai KPU dan menawarkan data hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu legislatif pada 28 Oktober 2012, usai sidang di DKPP, Kamis (18/4/2013).

"Sedang dipertimbangkan. Jika ada staf yang mengaku telah membocorkan data, maka orang itu akan segera dilaporkan ke kepolisian," kata komisioner KPU Arief Budiman, Jumat (19/4/2013).

Menurut Arif, pemberian sanksi tegas kepada setiap oknum pegawai KPU yang melanggar peraturan, wajib dilakukan jika memang oknum pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan terpuji tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Nasional
    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Nasional
    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Nasional
    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Nasional
    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

    Nasional
    Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

    Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

    Nasional
    Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

    Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

    Nasional
    Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

    Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

    Nasional
    Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

    Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

    Nasional
    Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

    Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

    Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

    Nasional
    Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

    Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

    Nasional
    PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

    PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.