Kompas.com - 27/03/2013, 02:24 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA,KOMPAS.com --  Konsep Millenium Development Goals (MDGs) dinilai butuh penyempurnaan. Selama ini program Pemerintah sebagai turunan MDGs belum partisipatif dan transparan. Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015 dinilai menjadi momentum pembenahan.

"Konsep MDGs yang saat ini berlaku tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan Pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan," kecam Ketua Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Zumrotin K Susilo, dalam siaran pers, Selasa (26/3/2013). Masyarakat pun tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan maupun monitoring implementasi program pembangunan Pemerintah.

Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015, kata Zumrotin, merupakan forum penting yang akan memetakan arah agenda pembangunan dunia pasca-MDGs.Indonesia harus dapat memetik manfaat optimal, imbuh dia, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pimpinan panel ini, bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris.

Anggaran meningkat, capaian stagnan

Berdasarkan kajian FITRA, tutur Zumrotin, anggaran program Pemerintah yang mengatasnamakan MDGs di tiap kementerian terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, sebut dia, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk program peningkatan kesehatan ibu dan anak, meningkat 14 persen selama 2006-2013. "Bahkan pada 2010-2011 mencapai pertumbuhan 38,6 persen," sebut dia.

Sayangnya, walaupun kecenderungan anggaran meningkat, tetapi hasil yang dicapai stagnan dan tidak ada kemajuan berarti. "Terkesan anggaran yang digelontorkan untuk program MDGs, terbuang sia-sia," kata Zumrotin.

Menurut FITRA, salah satu faktor yang menyebabkan capaian anggaran program MDGs tak optimal adalah ketiadaan kontrol publik. Akibatnya, banyak program tak tepat sasaran. "Hampir sebagian besar anggaran terkait angka kematian ibu dan anak di Kementerian Kesehatan, sebagian besarnya, hampir 75 persen, habis untuk belanja perjalanan dinas," ujar Manajer Riset FITRA, Yenny Sucipto. Rincian kegiatan yang tercantum, imbuh dia, didominasi agenda pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yenny, transparansi dan partisipasi publik akan memungkinkan warga negara mempengaruhi penyusunan maupun penerapan tujuan dan prioritas pembangunan. Juga, dapat memonitor apa yang Pemerintah lakukan dengan sumber daya publik dalam mencapai tujuan MDGs. "Pun memastikan Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka," tegas dia.

Dua cara mendongkrak transparansi dan partisipasi

Memasukkan indikator dan target transparansi fiskal dan partisipasi dalam tujuan Post MDGs 2015, menurut FITRA akan meningkatkan pentingnya hubungan antara tujuan, alokasi pendanaan, implementasi kebijakan, dan monitoring capaian hasil program Pemerintah. "Karenanya, FITRA meminta transparansi dan partisipasi anggaran harus disertakan dalam kerangka kerja pembangunan pasca-2015," tegas Sekretaris Jendral FITRA Yuna Farhan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X