Kompas.com - 21/03/2013, 12:20 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra menilai penerapan pasal santet dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidanda (KUHP) masih harus didalami lagi. Pasalnya, penerapan pasal harus berdasarkan fakta yang kuat sementara saat ini ada sebagian anggota masyarakat yang tak percaya soal praktik santet.

"Di masyarakat juga saya amati masih terpecah dalam menyikapi santet ini. Sebagian mengakui adanya santet, sedangkan sebagian lagi tidak mempercayainya benar-benar ada. Kalau merumuskan suatu tindak pidana dalam KUHP, tentu harus memiliki dasar dan fakta yang kuat," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Martin mengatakan, fraksinya akan menanyakan terlebih dulu alasan pemerintah memasukkan santet ini dalam rancangan KUHP anyg diajukan ke DPR saat ini. Komisi III masih perlu mendalami naskah akademis yang berkaitan dengan pasal tersebut.

"Jangan sampai DPR memutuskan santet masuk dalam undang-undang, namun nanti polisi, jaksa, serta hakim kesulitan untuk menerapkan hukumnya karena membuktikannya susah," ucap anggota Badan Legislasi ini.

Pasal santet

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Sementara dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kontroversi Pasal Santet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Nasional
    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Nasional
    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

    Nasional
    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Nasional
    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Nasional
    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Nasional
    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Nasional
    Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

    Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

    Nasional
    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Nasional
    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Nasional
    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

    Nasional
    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.