Kompas.com - 13/03/2013, 16:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga masih ada aset lain dari tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang belum disita. KPK masih menelusuri aset lain Djoko yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami bergerak terus. Ada informasi (aset) lain yang harus kami tindak lanjuti. Kalau dikaitkan dengan pencucian uang, kami cari sebanyak mungkin," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, di Jakarta, Rabu (13/3/2013), ketika ditanya apakah ada aset lainnya dari Djoko yang diduga hasil korupsi.

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah aset Djoko pasca-pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ketika masih menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Terakhir, KPK menyita tiga stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. KPK juga sudah menyita 11 rumah milik Djoko yang tersebar di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Depok, dan Bogor.

Adnan mengatakan, khusus untuk SPBU, pihaknya memperbolehkan tetap beroperasi untuk kehidupan karyawan. Menurut dia, yang terpenting kepemilikan aset tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lain.

Ketika dimintai tanggapan pendapat tim pengacara Djoko bahwa KPK tidak bisa menyita harta yang sudah dimiliki sebelum perkara simulator SIM terjadi, Adnan mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar KPK dalam penyitaan itu. Nantinya, Djoko akan diminta membuktikan keabsahan hartanya itu. Jika tidak bisa maka bisa dirampas untuk negara.

"Dengan kasus DS ini, kami cukup punya waktu untuk menjerat TPPU. KPK akan bidik semua tersangka dengan TPPU," kata mantan Komisioner Kompolnas itu.

Apakah ada kasus dugaan korupsi lainnya selain simulator SIM yang dilakukan Djoko? "Sementara ini terkait simulator," jawabnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan informasi dari KPK, nilai aset yang diperoleh sejak tahun 2012 mencapai Rp 15 miliar. Sementara nilai aset yang diduga diperoleh sejak Djoko menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk sejumlah lahan di Leuwinanggung, Bogor, dan Cijambe, Subang.

Hotma Sitompul, pengacara Djoko, menyebut kliennya tidak siap untuk melakukan pembuktian terbalik di pengadilan. "Kami tidak siap untuk membuktikan. Dia tidak boleh mengusut di luar tahun 2011-2012," kata Hotma beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

    Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

    Nasional
    Azis Syamsuddin Berkelit Saat Ditanya soal Dakwaan Jaksa

    Azis Syamsuddin Berkelit Saat Ditanya soal Dakwaan Jaksa

    Nasional
    Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

    Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

    Nasional
    Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

    Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

    Nasional
    KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

    KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

    Nasional
    Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

    Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

    Nasional
    Pakar: Dengan Undang 'Nidji', Anies Sindir Balik Giring

    Pakar: Dengan Undang "Nidji", Anies Sindir Balik Giring

    Nasional
    Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

    Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

    Nasional
    Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara', Siapa yang Dipilih Jokowi?

    Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara", Siapa yang Dipilih Jokowi?

    Nasional
    Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

    Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

    Nasional
    Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

    Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

    Nasional
    Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

    Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

    Nasional
    KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

    KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

    Nasional
    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.