Kompas.com - 10/03/2013, 21:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dikembalikan perannya sebagai lembaga tertinggi negara. Pengembalian peran MPR ini, menurutnya, penting untuk memulihkan kebobrokan sistem politik dan kepartaian di Indonesia.

“Saya mengusulkan harus ada konsensus nasional baru secara damai dalam kerangka lembaga-lembaga negara yang ada dan MPR itu punya peran. Saya cenderung untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, saya kira itu amanat dari sila ke-4 Pancasila,” ungkap Din seusai menghadiri penganugerahan gelar doktoral kehormatan Universitas Trisaksi kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (10/3/2013). 

Menurut Din, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari penegakan Empat Pilar Kebangsaan. Kondisi saat ini, katanya, jauh dari ide Trisaksi Bung Karno, yang terdiri dari berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Din berpendapat konsensus bersama perlu dilakukan untuk melihat perjalanan reformasi selama 13-14 tahun ini. Menurut dia, demokratisasi yang selama ini berjalan tidak perlu dikembalikan ke belakang, namun juga jangan sampai bergulir secara liar begitu saja. “(Selama ini demokratisasi) melahirkan tidak hanya demokrasi liberal, tapi juga demokrasi kriminal, sehingga ketika bicara soal koalisi, ialah koalisi yang tidak banyak membela kepentingan rakyat,” katanya.

Partai politik yang seharusnya bertanggung jawab atas reformasi struktural, kata Din, justru cenderung bersifat pragmatis bahkan oportunis pada tingkat tertentu. Dia mengatakan, banyak produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga merugikan rakyat. “Itu yang kami lakukan judicial review, nah itu limbah dari apa yang diputuskan di Senayan (DPR) ini,” kata Din.

Sistem yang berjalan seperti ini, lanjut Din, hanya akan menimbulkan ongkos politik tinggi. Hal ini pun cenderung berujung pada maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan elite politik. “Inilah yang mendorong orang yang mau menjadi anggota DPR harus mengeluarkan biaya tinggi, jadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden, akan disisipi oleh upaya 'membayar kuitansi'. Kuitansi itu tak terlepas dari kolusi, bahkan korupsi, maka kita berada di dalam lingkaran setan, kebobrokan itu,” ujarnya.

Presiden Harus Memulai

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk mengubah kondisi ini, menurut Din, bukanlah perkara yang mudah. Amandemen konstitusi perlu diprakarsai pemegang amanat, yakni Presiden. “Presiden mengajak partai politik, mengajak stakeholder lain, seperti, ormas-ormas, apa yang terbaik bagi bangsa ini. Ide-ide tadi diselenggarakan secara formal di lembaga yang ada," usul Din.

Mendekonstruksi DPR-MPR, lanjut Din, bagaikan reformasi jilid II. Diperlukan koalisi kearifan yang bisa menjadi tandingan bagi koalisi partai yang orientasinya kekuasaan. “Koalisi sejati itu bersifat lintas partai, termasuk juga ormas-ormas, untuk bisa jadi tandingan bagi koalisi politik yang orientasinya kekuasaan. Bagaimana melanggengkan kekuasaan, bagaimana merebut kekuasaan dalam koalisi yang tidak seluruhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X