Kompas.com - 22/02/2013, 04:16 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat ini seseorang yang maju dalam bursa calon presiden dinilai hanya mengedepankan "syarat" sumber daya ekonomi dan politik. Hasilnya, pemerintahan dengan sistem presidensial menjadi tak efektif. Kegaduhan politik pun akan terus terjadi. Pengusungan calon presiden diusulkan tak mengandalkan treshold persentase perolehan kursi DPR atau suara partai politik.

"Padahal, (seharusnya) seorang calon presiden ditentukan oleh intelektualitas dan kualitas dalam mengelola (pemerintahan), bukan karena uang yang dimilikinya untuk membentuk kendaraan politik," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu dalam diskusi Mencari Presiden 2014 di Sun Institute, Tebet, Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Khatibul, saat ini fakta yang terjadi memperlihatkan pengusungan calon presiden hanya mengandalkan dua syarat. "Punya sumber daya ekonomi yang cukup seperti kekuatan uang, lalu memiliki sumber daya politik artinya memiliki kendaraan politik yang mumpuni, maka itulah yang akan maju," sebut dia. Kedua syarat inilah, ujar Khatibul, yang menyebabkan manajemen pemerintahan tersendat.

Dua syarat itu, papar Khatibul, hanya akan mendorong lahirnya pemerintahan yang didukung koalisi kendaraan politik berdasarkan dukungan modal. Penentuan calon presiden pun, menurut dia, akan didominasi partai yang punya suara terbesar dalam pemilu legislatif. Pada saat yang sama, koalisi partai politik dalam pemerintahan juga akan memunculkan kegaduhan politik saat pembagian "jatah" kekuasaan sebagai "balasan" dukungan yang diberikan.

Karena itu, Khotibul berpendapat, UU Pemilu Presiden ke depan butuh pengaturan yang berbeda, tak lagi berdasarkan persentase minimal perolehan kursi DPR atau perolehan suara dalam pemilu legislatif. Alih-alih menggunakan treshold, Khatibul berpendapat syarat pengajuan calon presiden cukup diatur "minimal didukung tiga partai politik". "Kan sudah ketahuan sekarang ini ada 10 partai politik sehingga kalau sudah menggalang kekuatan politik, tidak perlu lagi ada presidential threshold," ujar dia.

Usul perubahan ketentuan dalam UU Pemilu Presiden soal pencalonan presiden ini, kata Khatibul, juga sekaligus untuk menghindari tawar-menawar kekuasaan. "Kalau itu (Revisi UU Pilpres) terwujud, kita akan mendapatkan presiden yang diidam-idamkan," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Terlalu liberal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Sun Institute, Andrianto, menilai sistem politik Indonesia sekarang sudah sangat liberal. Dia mengatakan, sistem politik liberal memang butuh kemampuan finansial dan kendaraan politik.

Kedua hal itu, ujar Andrianto, merupakan modal memperoleh kedudukan politik dalam sistem yang liberal, baik di legislatif maupun eksekutif. "Ya memang kalau kita bicara soal calon presiden dengan sistem liberal yang sekarang ini memang membutuhkan resource atau kekuatan uang yang banyak sebab harus populer dari Sabang sampai Marauke," tutur dia.

Menurut Andrianto, saat ini yang harus dipikirkan adalah menyusun peraturan untuk membuat sistem pencalonan presiden tidak berbiaya politik mahal. "Yang muncul nanti bukan hanya pemilik modal saja atau rakyat yang punya uang banyak atau mungkin capres yang dibekingi para pemilik modal. (Diharapkan Presiden) adalah orang yang benar-benar terpilih atas dukungan masyarakat dan bukan atas dukungan uang," tegas dia.

RUU Pemilu Presiden masuk dalam program legislasi nasional 2013. Namun, sampai sekarang, pembahasan belum dilakukan meski draf dan naskah akademik sudah tersedia. Sementara UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden mengatur pencalonan presiden berdasarkan treshold.

Persyaratan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Di situ diatur pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20 persen kursi DPR atau minimal 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif terakhir.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Nasional
    Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

    Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

    Nasional
    Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

    Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

    Nasional
    AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

    AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

    Nasional
    Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

    Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

    Nasional
    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Nasional
    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Nasional
    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Nasional
    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

    Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

    Nasional
    Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

    Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

    UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.