Jam Kerja Presiden

Kompas.com - 19/02/2013, 08:48 WIB
Penulis Joseph Osdar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Senin malam, tanggal 9 September 2002, di Budapest, Hongaria, seorang perempuan bernama Nuryati bertanya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Bagaimana Ibu membagi waktu untuk keluarga dan urusan pribadi di tengah padatnya sebagai presiden?” tanya Nuryati kepada Megawati dalam pertemuan Presiden dengan warga Indonesia di negeri yang dilalui sungai romantis Danube itu.

”Harus saya katakan, sejak menjabat sebagai presiden, waktu untuk kepentingan pribadi tinggal 10 persen. Selebihnya habis untuk urusan kenegaraan, karena jam kerja presiden sebenarnya sampai pukul empat sore. Namun, kenyataannya, saya harus menerima tamu hingga pukul sebelas malam,” kata Megawati dengan suara agak serak.

Sebagai manusia biasa, menurut Megawati, dirinya ingin memiliki privasi. ”Sebenarnya saya dan putri saya, Puan, senang jalan mencari makanan yang enak, mulai dari kelas kaki lima hingga restoran besar. Namun, setelah menjadi presiden, hal itu tidak mungkin lagi saya lakukan. Sebab, kalau saya makan di satu tempat tidak mungkin hanya berdua, minimal harus 15 orang bersama pengawal,” kata Megawati.

Megawati merasa masih beruntung karena putra-putrinya sudah berkeluarga sehingga tidak perlu diurus lagi. ”Namun, saya tetap mengatur makanan yang harus disiapkan. Kalau sudah malam cucu saya datang, tetapi di sisi lain saya harus menerima tamu, saya akan biarkan cucu saya ikut di dekat saya. Saya biarkan dia bermain, sementara saya berkonsentrasi pada persoalan yang harus dibahas,” tuturnya.

Maka, ketika itu, Megawati berharap DPR membuat undang-undang yang mengatur cuti presiden supaya tidak menimbulkan cemooh. ”Ketika presiden sedang beristirahat, dikatakan presiden bisanya hanya jalan-jalan. Saya kira wajar presiden mempunyai hak cuti. Sebab, presiden negara lain pun, seperti Presiden Amerika, juga mempunyai hak cuti,” ujarnya.

Menghina

Megawati juga mengatakan, reformasi dan demokratisasi membuat orang merasa berhak melakukan apa saja. Bahkan, dengan kebebasan itu, semuanya juga merasa berhak mencemooh, menghujat, dan menghina. ”Sebagai manusia biasa, presiden itu juga memiliki perasaan. Ketika dicemooh, dihujat, ia juga tersinggung dan sakit hati,” kata Megawati.

Urusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagaimana? Tiap Selasa, ia meluangkan waktu untuk partainya di Lenteng Agung, Jakarta. Presiden 1999-2001 Abdurrahman Wahid tiap Jumat mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa. Urusan partai, bagi presiden atau wakil presiden, memang sangat perlu karena partai adalah pilar mutlak demokrasi. Akan tetapi, tentu mereka juga tidak terlepas dari hujatan dan hinaan. Jangan mundur mengurus partai di tengah hujan kritik. Namun, jangan sampai hal itu memunculkan pepatah baru, ”biar anjing menggonggong, kafilah membalas menggonggong”. (J Osdar)

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

    Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

    Nasional
    Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

    Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

    Nasional
    Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

    Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

    Nasional
    Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

    Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

    Nasional
    Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

    Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

    Nasional
    Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

    Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

    Nasional
    Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

    Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

    Nasional
    Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

    Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

    Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

    Nasional
    Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

    Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

    Nasional
    Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

    Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

    Nasional
    Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

    Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

    Nasional
    Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

    Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

    Nasional
    ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

    ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

    Nasional
    Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

    Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X