Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Akbar Faizal Seharusnya Malu Tetap Terima Gaji di DPR

Kompas.com - 08/02/2013, 15:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husein mengatakan, seharusnya Akbar Faizal malu tetap beraktivitas dan menerima fasilitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Hanura dan DPR.

Saleh mengatakan, proses pergantian antar waktu (PAW) Akbar memang membutuhkan waktu karena harus diproses di Komisi Pemilihan Umum. Namun, jika dalam proses itu Akbar tetap bekerja sebagai anggota DPR, kata dia, maka sikap itu tidak konsisten.

"Seharusnya sebagai politisi yang baik, sudah mengatakan mundur sebagai anggota DPR, ya tidak terima gaji lagi. Kalau tetap terima, itu sudah kurang bagus. Jangan sampai nanti dia malu sudah mundur tapi masih terima gaji," kata Saleh ketika dihubungi, Jumat (8/2/2013).

Sebelumnya, Akbar mengumumkan pengunduran diri dari Partai Hanura dan DPR. Alasannya, dia mengaku mengalami kejenuhan luar biasa selama menjadi anggota Komisi II. Namun, Akbar menyebut akan tetap melanjutkan tugasnya sebagai anggota Dewan sampai ada penggantinya di parlemen.

Saleh mengaku terkejut mendengar informasi Akbar keluar dari Hanura setelah membaca di media online. Pasalnya, kata dia, Akbar selama ini tak pernah menyinggung ingin keluar partai. Apalagi, tak ada masalah di internal Hanura.

"Enggak ada masalah internal. Saya mau cari tahu bagaimana dia di Dapil (daerah pemilihan Sulawesi Selatan II)," kata Saleh.

Selanjutnya, kata Saleh, Hanura akan segera memproses PAW Akbar. Posisi Akbar akan digantikan calon legislatif dengan suara terbanyak setelah Akbar di Dapil Sulsel II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com