PDIP Sambut Baik Hanya 10 Parpol yang Lolos

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-Perjuangan menyambut baik hasil verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa hanya 10 partai politik yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014. Hasil verifikasi itu dinilai sejalan dengan penguatan sistem presidensial.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dalam siaran pers, Selasa (8/1/2013), menyikapi hasil verifikasi faktual KPU.

Sebelumnya, KPU menyatakan hanya 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Seluruh parpol yang kini berada di DPR, salah satunya PDI-P kembali lolos verifikasi faktual ditambah Partai Nasdem. Sebanyak 24 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos.

"Partai-partai politik yang telah dinyatakan lolos hendaknya berkomitmen untuk membangun demokrasi yang berkeadaban dengan melakukan kompetisi secara fair dan menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bebas dari intervensi pihak manapun," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pihaknya menghormati langkah setiap parpol yang tidak lolos verifikasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengadukan ke Bawaslu maupun upaya hukum lainnya. Namun, seluruh upaya hukum itu harus disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tjahjo mengatakan, untuk menghindari persaingan tidak sehat antarcalon legislasi nantinya lantaran sistem pemilu proporsional terbuka, pihaknya meminta kepada KPU agar segera mengeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan etika kampanye. Peraturan itu juga diharapkan dapat mencegah politik uang dan politik menghalalkan segala cara.

"KPU dan Bawaslu harus duduk bersama guna mencari solusi terhadap berbagai bentuk kecurangan yang kemungkinan besar terjadi pada pemilu yang sangat liberal ini," kata anggota Komisi I DPR itu.

Berkaitan dengan rekrutmen caleg, kata Tjahjo, PDIP terbuka terhadap setiap warga negara yang memegang teguh empat pilar. Syarat lain, caleg harus paham terhadap aspek ideologi, sistem politik Indonesia dan sejarah perjuangan kemerdekaan.

"Juga harus memiliki kompetensi khusus untuk ditugaskan di komisi-komisi atau badan-badan di lembaga legislatif, termasuk pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," pungkasnya.