Kompas.com - 08/01/2013, 11:09 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis dangdut Rhoma Irama menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2013). Kali ini, Rhoma mewakili DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (Pammi).

Rhoma mengatakan, kedatangannya dan anggota Pammi lainnya untuk menyampaikan dukungan kepada MPR terkait program empat pilar, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Menurut dia, jutaan anggota Pammi sangat komitmen untuk mengamalkan program tersebut.

Ketika disinggung langkahnya ketika menjadi juru kampanye pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang dinilai berbagai pihak bertentangan dengan empat pilar, Rhoma membantahnya.

"Masalah isu SARA itu pemelintiran isu. Itu bukan SARA," kata pria berjambang yang ingin menjadi presiden ketujuh Indonesia itu.

Seperti diberitakan, Rhoma sempat menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ketika mengkampanyekan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli saat menghadapi pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Rhoma, kampanye dengan mengusung isu SARA dibenarkan. Sikap Rhoma itu kemudian dikritik berbagai kalangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

    Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

    Nasional
    Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

    Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

    Nasional
    Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

    Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Nasional
    Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

    Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

    Nasional
    Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

    Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

    Nasional
    Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

    Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

    Nasional
    Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

    Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

    Nasional
    Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

    Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

    Nasional
    MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

    MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

    Nasional
    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Nasional
    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Nasional
    Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

    Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

    Nasional
    Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

    Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

    Nasional
    Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

    Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.