Kompas.com - 13/11/2012, 14:19 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi waktu 3 x 24 jam kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk mengungkap identitas ketua fraksi yang dituding mengamankan penggelembungan dana APBN. Dipo diminta tidak lempar batu sembunyi tangan sehingga bisa menimbulkan fitnah.

"Kami tunggu 3 x 24 jam, Pak Dipo menyebut nama. Kalau tidak ada nama, berarti fitnah. Saya apresiasi keberanian beliau untuk menghentikan kongkalikong baik di BUMN, DPR dan Kementerian," kata Hidayat, Senin (13/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Hidayat juga mengingatkan agar Dipo tidak terjebak pada politik fitnah. Politik fitnah, sebutnya, tidak akan membantu upaya penegakkan hukum maupun pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

"Saya tantang kejantanan beliau, siapa ketua fraksi. Kalau jujur, tunjuk saja. Sebaiknya beliau jangan tanggung-tanggung, jangan lempar batu sembunyi tangan dan jangan menyebarkan fitnah," kata anggota Komisi I bidang pertahanan itu.

Lebih lanjut, Hidayat melihat pernyataan Dipo tidak bijak. Terlebih, Dipo mewakili kabinet menteri. Pernyataanya menunjukkan kesan bahwa kabinet menyalahkan DPR. "Kejahatan itu tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif, yudikatif. Bagaimana korupsi bisa diselesaikan kalau hanya DPR yang dinilai bersalah," ucapnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian.

Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian. Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS.

Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Nasional
    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Nasional
    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Nasional
    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Nasional
    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.