Dipo: Menkeu dan Menpora Sebaiknya "Cooling Down"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menenangkan diri terlebih dulu terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam proyek Hambalang. Dua menteri KIB II, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo, disebutkan dalam laporan audit Hambalang tersebut.

"Keduanya lebih baik cooling down dulu, sampai mereka dapat apa yang disebutkan BPK atau tunggu dulu proses sampai ke penegak hukum. Cooling down dulu yang penting dan tidak membuat simpang siur dari anggota kabinet," ujar Dipo, Kamis (1/11/2012), dalam jumpa pers di kantor Seskab, Jakarta.

Dipo meminta agar kedua menteri itu bersabar dan tidak saling menyalahkan. "Peganglah pada aturan hukum yang berlaku jika kasus ini akhirnya sampai dibawa ke proses hukum," katanya.

Menurut Dipo, Sekretaris Kabinet, Menpora, dan Menkeu, serta Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono belum mendapatkan salinan laporan dari BPK. Pemerintah menunggu laporan itu diberikan sehingga bisa diambil langkah selanjutnya. Lebih lanjut, Dipo menilai, jika Menpora dan Menkeu dianggap melakukan pembiaran maka belum tentu langsung disebut membuat kerugian negara.

"Bagi saya, semakin cepat masalah Hambalang dan wisma atlet, akan semakin baik bagi Pemerintah Indonesia. Kami ingin cepat selesai, sebelum 2014 harus selesai. Siapa pun yang harus bertanggung jawab ya harus bisa dibukitkan," kata Dipo lagi.

Audit investigasi BPK terhadap proyek Hambalang akhirnya memasukkan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus DW Martowardoyo. Andi dinilai sudah membiarkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram melakukan kewenangan menteri dan tidak melakukan pengawasan dalam hal penyetujuan kontrak tahun jamak dan penentuan pemenang lelang konstruksi. Padahal, nilai kontrak tersebut di atas Rp 50 miliar sehingga harus atas persetujuan menteri.

Sementara Agus Martowardoyo menyetujui kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang meskipun diduga melanggar tiga hal. Ketiga hal itu yakni terkait spesifikasi unit bangunan yang tidak seluruh unitnya harus dibangun dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga, dan RKA-KL Kemenpora 2010 (revisi) terkait rencana anggaran tahun jamak belum ditandatangani Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Baca juga:
Setujui Kontrak Hambalang, Menkeu Tak Teliti?
Andi Mallarangeng: Saya Tak Lakukan Pembiaran
Dugaan Menkeu dan Menpora Terlibat, KPK Tunggu Audit BPK
KPK Jadikan Hasil Audit BPK sebagai Pelengkap

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?