Kompas.com - 23/10/2012, 16:50 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek Hambalang pada termin pertama tahun 2010 mencapai Rp 10 miliar. Nilai kerugian negara ini merupakan hasil perhitungan yang dilakukan KPK.

"Diduga, sementara negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Selasa (23/10/2012).

Hasil perhitungan KPK ini akan disempurnakan dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini,  BPK masih melakukan audit investigasi proyek Hambalang yang salah satu hasilnya merupakan angka pasti nilai kerugian negara dari proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga tersebut.

Menurut Johan, nilai kerugian negara Rp 10 miliar itu baru terkait pelaksanaan proyek termin pertama. Berkaitan dengan termin pertama, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, sebagai tersangka. Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait pencairan anggaran termin pertama yang nilainya Rp 250 miliar.

Adapun proyek Hambalang dilaksanakan secara multiyears atau tahun jamak dalam tiga termin sejak 2010 hingga 2012. KPK kini membuka penyelidikan baru proyek Hambalang. Fokus penyelidikan tersebut di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa proyek, aliran dana, dan proses sertifikasi lahan Hambalang, Jawa Barat. KPK menganggap Deddy sebagai anak tangga pertama yang akan dijadikan pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain.

Terkait audit investigasi yang dilakukan BPK, anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai ada intervensi terhadap proses audit sehingga nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor menghilang dari hasil audit. Tidak ada nama Menpora dan korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut. Adapun perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X