Kompas.com - 22/10/2012, 10:07 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh Ani Soetjipto

Pemberitaan media massa dalam setahun terakhir kuyup dengan deretan tersangka korupsi berjenis kelamin perempuan. Mereka dikenal sebagai sosialita, figur publik, dan pemegang jabatan terhormat di institusi pengambilan keputusan negeri ini.

Gejala itu memunculkan hujatan, kecaman, sekaligus mematahkan argumen dan teori yang pernah jadi referensi. Studi Universitas Maryland (1999), Bank Dunia (1999), Transparency International (TI) Kenya (2001), Universitas Queensland (tanpa tahun), dan Ricol, Lasterie & Associatés (2007) menyatakan bahwa perempuan membayar suap lebih jarang dan korupsi akan turun kalau lebih banyak perempuan terwakili di parlemen.

Pada spektrum berbeda tersua studi dan kajian yang menunjukkan temuan berbeda. Penelitian Universitas Sussex (tanpa tahun), Dewan Eropa (2004), TI (2007), dan GTZ (2004) menunjukkan pengaruh jender pada korupsi tak universal dan tak ada hubungan kausalitas antara peningkatan partisipasi perempuan dan penurunan korupsi. Jika akses terhadap kekuasaan dibuka, belum tentu perempuan tak korupsi dan lebih tak korup.

Jender dan korupsi

Kelemahan utama kajian perempuan dan korupsi adalah cara pandang yang melihat perempuan dari identitas jenis kelamin yang homogen. Kategori ini sering dikatakan bersifat esensialis. Identitas jender perempuan sesungguhnya sangat majemuk: kelas sosial, ideologi, afiliasi politik, pendidikan, akses pada sumber daya, kepentingan, dan lain-lain.

Melihat gejala korupsi dan perempuan hanya dari lensa analisis jenis kelamin sungguh sangat menyesatkan. Analisis ini mengasumsikan bahwa perempuan, karena identitas seksualnya secara biologis, di mana pun sama. Maka, mereka akan berperilaku dan berpikir serta mempunyai kepentingan sama.

Dengan lensa ini, hubungan korupsi dan perempuan menghasilkan temuan yang sifatnya esensialis: biasanya dengan menyebut bahwa perempuan lebih bersih, lebih tidak suka menyuap, dan sifat moral yang lebih baik. Kaitan perempuan dan korupsi lewat analisis jender akan lebih menjelaskan gejala ini lebih jernih. Analisis jender selalu melihat relasi antara perempuan dan laki-laki; tak melihat perempuan sebagai identitas jender tunggal. Jender perempuan tidak dengan sendirinya akan selalu menjadi kelompok yang teropresi.

Perempuan dengan kelas sosial tinggi juga bisa lebih opresif terhadap laki laki dan terhadap perempuan dengan kelas sosial yang lebih rendah di jabatan yang sama. Analisis kelas, jender, sosial, maupun analisis politik dibutuhkan ketika kita ingin melihat lebih jernih gejala perempuan dan korupsi di Indonesia.

Jadi, perempuan dan laki laki sama-sama berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif. Menelisik kasus Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Miranda Goeltom, dan Nunun Nurbaeti, media telah menyajikan beragam modus korupsi yang dituduhkan. Lebih jauh bisa diketahui pemeran utama dan pemeran pembantu dari kasus yang menjerat mereka.

Tidak demokratis

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

Nasional
Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

Nasional
Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

Nasional
Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Nasional
Pemindahan IKN Diklaim Jadi Momentum Reformasi Birokrasi Pusat

Pemindahan IKN Diklaim Jadi Momentum Reformasi Birokrasi Pusat

Nasional
Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

Nasional
Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

Nasional
Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

Nasional
Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

Nasional
KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

Nasional
Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

Nasional
Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.