Kompas.com - 15/10/2012, 12:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Tersangka kasus dugaan korupri proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Deddy mengatakan, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dirinya bertanggung jawab kepada atasannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Deddy, yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora itu diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka Hambalang. Dalam kasus ini, selaku PPK, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

"PPK ini, kan, mewakili lembaga. Tentu saya tidak bisa seenaknya sendiri menentukan, harus koordinasi dengan pimpinan saya," katanya.

"Kalau teman-teman, kan, selama ini seolah-olah saya yang mengatur apa penuntasan anggaran. Saya yang katanya mengatur itu segala macam. Kenapa enggak diusulkan saja saya jadi menterinya atau pimpinan di sana oleh teman-teman," ucap Deddy lagi.

Dia juga mengatakan, proyek Hambalang ini dirintis sejak 2004. Saat itu, menurut Deddy, bukan dia yang bertindak sebagai PPK.

"Saya sebagai PPK itu tahun 2010 karena hanya beredar kabar di media massa bahwa saya dari awal, tanah segala macam. Tanah itu, kan, sebelum tahun 2010, jadi ada PPK sebelum saya," katanya.

Saat ditanya siapa PPK sebelum dirinya, Deddy menjawab, "Cari deh," katanya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Deddy sebagai tersangka. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam sejumlah kesempatan, Deddy merupakan anak tangga pertama yang dijadikan pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Nasional
    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    Nasional
    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Nasional
    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Nasional
    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Nasional
    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Nasional
    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Nasional
    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Nasional
    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    Nasional
    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    Nasional
    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.