Kompas.com - 14/08/2012, 20:43 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan arti kode-kode dalam daftar alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kesaksian itu disampaikan dalam persidangan kasus dugaan suap DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Dalam kesaksiannya, Kepala Subbagian Rapat Banggar DPR Nando mengaku diminta mengetik data alokasi DPID yang diberikan pimpinan Banggar DPR kepadanya. Dalam dokumen alokasi DPID tersebut, katanya, tercantum kode-kode. Ada kode P1, P2, P3, P4, kode 1-9, PIM, K, dan A. "P1 sampai P4, kemudian kode 1 sampai 9," kata Nando.

Dia menjelaskan, kode P1 merujuk pada Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng, P2 Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir, P3 Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey, dan P4 merujuk pada Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung. Adapun kode K berarti koordinator kelompok fraksi, PIM juga berarti pimpinan Banggar DPR, dan A merujuk pada anggota DPR.

Adapun kode 1-9 digunakan untuk menyederhanakan sembilan fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Khaerudin, anak buah Nando, tidak membantah pihaknya kerap menggunakan kode tertentu untuk mempermudah pendataan alokasi proyek. "Saya pernah diperintahkan Nando untuk meng-input data yang dia dapatkan dari pimpinan Banggar, saya mengetiknya menggunakan kode," kata Khaerudin.

Dijelaskannya, kode-kode di samping nama daerah yang diajukan sebagai penerima DPID itu menunjukkan siapa pihak yang mengajukan usulan. Khaerudin memaparkan, kode A melambangkan daerah calon penerima DPID yang diusulkan anggota Banggar DPR, kode P berarti daerah itu diajukan pimpinan Banggar DPR, kode K untuk koordinator kelompok fraksi, kemudian ada kode J yang menunjukkan jumlah.

Adapun kode warna, katanya, tidak merujuk pada partai politik tertentu, tetapi hanya untuk mempermudah mengedit data yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi keterangan Khaerudin ini, Wa Ode Nurhayati mempertanyakan jumlah kode K dalam dokumen alokasi DPID tersebut. Menurut Wa Ode, kode K dalam dokumen itu berjumlah lima, bukan sembilan seperti yang diungkapkan Khaerudin.

Sebelumnya, Nurhayati mengatakan bahwa kode K dalam dokumen itu merujuk pada lima pimpinan DPR. Menurut Wa Ode, dalam dokumen itu tertulis kode K1 mendapat jatah proyek DPID senilai Rp 300 miliar, kemudian K2 sampai K5 masing-masing mendapat jatah DPID senilai Rp 250 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung saat bersaksi dalam persidangan sebelumnya membenarkan penggunaan kode-kode itu. Namun, menurut Tamsil, kode tersebut bukan menunjukkan jatah proyek DPID, melainkan untuk memudahkan dalam melihat siapa pihak pengusul daerah DPID.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Nasional
    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.