Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menekan Pemudik Motor

Kompas.com - 12/08/2012, 09:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus menyiapkan transportasi mudik yang beragam dan layak guna menekan penggunaan sepeda motor saat mudik. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan yang di antara korbannya terdapat anak-anak.

Demikian diungkapkan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ofyar Tamin, Sabtu (11/8/2012). ”Sepeda motor masih akan menjadi favorit karena lebih murah, bisa digunakan kapan saja, dan didapatkan dengan harga terjangkau. Mereka tidak bisa dilarang saat pilihan lain sangat terbatas,” ujar Ofyar.

Padahal, tambah Ofyar, hingga kini sepeda motor masih dinilai sebagai moda transportasi yang paling berbahaya bagi orang-orang yang menaikinya ketika kecelakaan terjadi.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, tahun 2012 sebanyak 16,012 juta orang mudik saat Idul Fitri. Sekitar 2,51 juta orang di antaranya akan menggunakan sepeda motor yang meningkat 6,16 persen dibandingkan tahun lalu.

Data Kepolisian RI menyebutkan, pada tahun 2011 kecelakaan yang melibatkan sepeda motor menempati peringkat tertinggi, yakni 4.482 insiden dari total 6.280 insiden, naik 46 persen dibandingkan tahun 2010.

Menurut dia, semakin banyaknya penggunaan sepeda motor sebagai sarana mudik dipicu sulitnya mendapatkan transportasi yang praktis dan murah saat Idul Fitri.

”Tidak aneh karena saat Idul Fitri belasan juta orang di Indonesia melakukan pergerakan dalam waktu bersamaan. Hal itu memicu keinginan warga menggunakan sepeda motor meskipun rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” lanjutnya.

Karena itu, Ofyar mengharapkan pemerintah memberikan banyak alternatif selain usaha menambah moda transportasi atau memberikan sanksi bagi pengguna sepeda motor yang membawa penumpang melebihi muatan.

Pemerintah juga harus mewajibkan perusahaan atau tempat bekerja menyediakan sarana mudik atau angkutan gratis bagi semua pegawai, khususnya yang menempuh perjalanan lebih dari 90 kilometer.

Kereta khusus

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh berharap, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kereta khusus untuk ibu hamil dan anak pada saat mudik. Kereta khusus itu untuk melindungi keamanan dan keselamatan ibu hamil dan anak saat jumlah penumpang membeludak.

Tahun lalu PT KAI menyediakan kereta khusus untuk anak dan ibu hamil saat masa mudik Lebaran. Kereta khusus itu dimaksudkan agar ibu dan anak tak terluka saat jumlah penumpang membeludak. ”Namun, praktiknya tidak berjalan karena sebagian kereta masih diisi oleh penumpang umum,” tambahnya.

Asrorun berharap, pemerintah, masyarakat, dan pemudik harus lebih memperhatikan kepentingan anak. Hal itu agar anak tidak menjadi korban sia-sia saat mudik Lebaran.

Terkait fenomena mudik menggunakan sepeda motor, Asrorun juga berharap bisa ditekan karena sangat rentan bagi keselamatan anak. Apalagi, sepeda motor tak dirancang untuk perjalanan jauh dan dinilai bisa membahayakan jiwa anak.

”Seandainya tak bisa dicegah, risikonya harus ditekan, misalnya dengan memperbanyak lokasi beristirahat di jalur mudik atau memindahkan penumpang ibu dan anak ke angkutan yang lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Nasional
    Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

    Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

    Nasional
    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Nasional
    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Nasional
    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Nasional
    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com