Kompas.com - 01/08/2012, 00:43 WIB
|
EditorAsep Candra

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Umum Partai Politik dan Presiden 2014, partai-partai islam terancam tinggal sejarah karena elektabilitas yang menurun tajam dibandingkan hasil yang diraih pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Menurut pandangan pengamat politik Ray Rangkuti, koalisi antarpartai politik Islam adalah langkah strategis yang wajib ditempuh apabila partai-partai Islam ingin tetap bertahan.

"Sejak era Pemilu Reformasi 1999 hingga sekarang, sudah sekitar 30 partai politik (parpol) berlandaskan Islam yang tinggal sejarah. Memang tidak sepenuhnya partai politik berlandaskan Islam itu seketika langsung tinggal nama, tapi pelan-pelan menghilang lalu benar-benar tinggal nama," ujar Ray kepada wartawan seusai mengisi acara diskusi publik bertema "Jelang Pilpres: Koalisi Islam, Mungkinkah?" di Galery Cafe Cikini Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.

Ray mengatakan, pada medio 1999, tidak semua partai berideologi Pancasila. Pada saat itu, masih ada parpol yang menyebutkan asas Al Quran dan Hadits sebagai ideologi. Kemudian, partai politik tersebut lebih dikenal sebagai partai Islam. Pada Pemilu 2004, jenis partai Islam yang berideologikan Al Quran dan Hadits semakin menyusut, lebih jauh lagi pada Pemilu 2009 tidak terlihat tajinya.

"Kalau partai politik Islam terus seperti ini, ya akan menjadi catatan sejarah," ungkapnya.

Ray menjelaskan, parpol Islam harus segera berkoalisi dengan parpol tengah atau yang berideologi Pancasila. Hal itu agar eksistensi parpol tersebut terjamin dan kader potensial tidak loncat ke partai lain. Koalisi dengan partai tengah tersebut disiapkan untuk Pemilu Presiden 2014 mendatang.

Ia juga menilai, koalisi antarparpol islam untuk Pemilu Parpol 2014 sudah terlambat. Parpol Islam pun tidak dapat menyodorkan capres dari parpol tersebut karena justru akan menimbulkan perpecahan. Calon presiden yang diusung oleh parpol Islam justru berasal dari kalangan di luar parpol sendiri, atau dari yang dicalonkan parpol lain. Hal itu agar parpol Islam dapat bernapas lebih lama lagi dan tidak punah setelah Pemilu 2014 mendatang.

"Satu-satunya cara yang memungkinkan agar partai Islam untuk tidak punah adalah dengan membetuk koalisi. Namun, itu sudah terlambat. Jadi mereka kini hanya dapat berkoalisi untuk fokus pada pemilu presiden. Contohnya di koalisi kebangsaan mereka berkoalisi dengan Demokrat," paparnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.