Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Islam Terancam Tinggal Sejarah

Kompas.com - 01/08/2012, 00:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Umum Partai Politik dan Presiden 2014, partai-partai islam terancam tinggal sejarah karena elektabilitas yang menurun tajam dibandingkan hasil yang diraih pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Menurut pandangan pengamat politik Ray Rangkuti, koalisi antarpartai politik Islam adalah langkah strategis yang wajib ditempuh apabila partai-partai Islam ingin tetap bertahan.

"Sejak era Pemilu Reformasi 1999 hingga sekarang, sudah sekitar 30 partai politik (parpol) berlandaskan Islam yang tinggal sejarah. Memang tidak sepenuhnya partai politik berlandaskan Islam itu seketika langsung tinggal nama, tapi pelan-pelan menghilang lalu benar-benar tinggal nama," ujar Ray kepada wartawan seusai mengisi acara diskusi publik bertema "Jelang Pilpres: Koalisi Islam, Mungkinkah?" di Galery Cafe Cikini Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.

Ray mengatakan, pada medio 1999, tidak semua partai berideologi Pancasila. Pada saat itu, masih ada parpol yang menyebutkan asas Al Quran dan Hadits sebagai ideologi. Kemudian, partai politik tersebut lebih dikenal sebagai partai Islam. Pada Pemilu 2004, jenis partai Islam yang berideologikan Al Quran dan Hadits semakin menyusut, lebih jauh lagi pada Pemilu 2009 tidak terlihat tajinya.

"Kalau partai politik Islam terus seperti ini, ya akan menjadi catatan sejarah," ungkapnya.

Ray menjelaskan, parpol Islam harus segera berkoalisi dengan parpol tengah atau yang berideologi Pancasila. Hal itu agar eksistensi parpol tersebut terjamin dan kader potensial tidak loncat ke partai lain. Koalisi dengan partai tengah tersebut disiapkan untuk Pemilu Presiden 2014 mendatang.

Ia juga menilai, koalisi antarparpol islam untuk Pemilu Parpol 2014 sudah terlambat. Parpol Islam pun tidak dapat menyodorkan capres dari parpol tersebut karena justru akan menimbulkan perpecahan. Calon presiden yang diusung oleh parpol Islam justru berasal dari kalangan di luar parpol sendiri, atau dari yang dicalonkan parpol lain. Hal itu agar parpol Islam dapat bernapas lebih lama lagi dan tidak punah setelah Pemilu 2014 mendatang.

"Satu-satunya cara yang memungkinkan agar partai Islam untuk tidak punah adalah dengan membetuk koalisi. Namun, itu sudah terlambat. Jadi mereka kini hanya dapat berkoalisi untuk fokus pada pemilu presiden. Contohnya di koalisi kebangsaan mereka berkoalisi dengan Demokrat," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com