Presiden Semestinya Lebih Tegas pada Koruptor

Kompas.com - 14/02/2012, 08:29 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya bisa lebih tegas kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Presiden bisa melakukan tindakan administratif, seperti penonaktifan sementara dari jabatan pelaku korupsi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menanggapi pernyataan Presiden dalam acara silaturahim dengan wartawan, Senin (13/2/2012) malam.

Menurut dia, pernyataan bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi lembaga penegak hukum memang benar. Pasalnya, pasca-amandemen UUD 1945 pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif lebih tegas dari sebelumnya.

Namun, lanjut Hajriyanto, Presiden juga kepala negara yang bertindak sebagai administratur tertinggi. Oleh karena itu, Presiden berhak menjatuhkan sanksi pada pejabat-pejabat negara dan pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hak Presiden itu secara eksplisit tercantum dalam TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Pasal 2 Ayat (1). Pasal itu menyebutkan bahwa Presiden harus mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah, terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, yang diduga melakukan korupsi. Presiden bisa melakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.

”Mestinya langkah Presiden terhadap pejabat negara dan kepala daerah yang melanggar hukum juga harus tegas,” katanya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Ikut Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Nyatakan Terbuka untuk Umum

Bakal Ikut Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Nyatakan Terbuka untuk Umum

Nasional
Bio Farma Tegaskan Belum Ada Kontrak dan Pemesanan Vaksin Cansino

Bio Farma Tegaskan Belum Ada Kontrak dan Pemesanan Vaksin Cansino

Nasional
Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

Nasional
Ajak Banyak Anggota DPR Kunker, Puan: Biar Tidak Urus Dapilnya Saja

Ajak Banyak Anggota DPR Kunker, Puan: Biar Tidak Urus Dapilnya Saja

Nasional
Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Nasional
Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Nasional
Klaim Sudah Punya Pengurus di 34 Provinsi, Partai Mahasiswa Akan Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Klaim Sudah Punya Pengurus di 34 Provinsi, Partai Mahasiswa Akan Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sandiaga Uno: Saya Diberi Tugas Pak Prabowo Fokus Tugas Kementerian

Sandiaga Uno: Saya Diberi Tugas Pak Prabowo Fokus Tugas Kementerian

Nasional
Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Nasional
Vaksin Cansino Haram, Bio Farma: Belum Ada Kerja Sama Pengadaan

Vaksin Cansino Haram, Bio Farma: Belum Ada Kerja Sama Pengadaan

Nasional
Puan Maharani Sebut Ditugasi Megawati untuk Keliling Indonesia

Puan Maharani Sebut Ditugasi Megawati untuk Keliling Indonesia

Nasional
Airlangga: 95 Persen Penambahan Kasus Harian Covid-19 dari Jawa-Bali

Airlangga: 95 Persen Penambahan Kasus Harian Covid-19 dari Jawa-Bali

Nasional
Imbau Masyarakat Vaksinasi Booster, Menkes: Mending Disuntik daripada Dicolok

Imbau Masyarakat Vaksinasi Booster, Menkes: Mending Disuntik daripada Dicolok

Nasional
Kemenparekraf: Jumlah Penonton Bioskop Sudah Pulih, Hampir Seperti Sebelum Pandemi Covid-19

Kemenparekraf: Jumlah Penonton Bioskop Sudah Pulih, Hampir Seperti Sebelum Pandemi Covid-19

Nasional
Strategi Deklarasi Capres 'Last Minute' PDI-P ala Megawati...

Strategi Deklarasi Capres "Last Minute" PDI-P ala Megawati...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.