Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Leopard, Pemerintah Diminta Beri Penjelasan

Kompas.com - 18/01/2012, 15:31 WIB
M Suprihadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berkait dengan pembelian tank bekas Leopard dari Belanda, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan terkait proses penilaian yang sudah dilakukannya.

Peneliti kajian keamanan di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Wendy Prajuli, menyatakan, dalam setiap pengadaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia selalu berpendapat harus melalui lima hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah disusun. Kedua, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan cetak biru (blue-print) modernisasi alutsista yang telah disusun. Ketiga, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Selain itu, keempat, jika alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas, maka harus ada jaminan ketersediaan suku cadang alutsista yang dibeli. Kelima, jika yang dibeli berstatus bekas, maka alutsista tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik.

Wendy menegaskan, pertimbangan berdasarkan kelima hal penting itu perlu dilakukan agar pembelian senjata yang dilakukan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. "Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang percuma akibat kesalahan dalam pembelian main battle tank tersebut," kata Wendy dalam surat elektroniknya kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2012) sore.

Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan berita sebelumnya, Selasa (17/1), berjudul "Pembelian Tank Bekas Leopard Tidak Rasional".

Menurut dia, judul itu tidak sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan dalam wawancara tertulis sebelumnya.

Wendy menambahkan, lima pertimbangan penting yang dia sampaikan itu berlaku untuk pengadaan semua alutsista, tidak hanya bagi Leopard itu.

Wendy mengaku hingga kini belum mendengar pemerintah memberikan penjelasan bahwa pembelian tank tersebut telah melewati lima poin penilaian tersebut. "Karena itu, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard telah melalui 5 poin assessment (penilaian) tersebut," katanya.

Tidak tepat

Terkait pernyataan pemerintah bahwa pembelian Leopard salah satunya merupakan respons atas Malaysia yang telah memiliki persenjataan jenis MBT, Wendy berpendapat alasan itu tidak tepat. Pasalnya, dengan karakter Asia Tenggara yang kepulauan, MBT Malaysia tidak akan memberikan ancaman yang besar terhadap Indonesia.

"Seharusnya, sebagaimana telah saya sampaikan di atas, pemerintah menggunakan alasan strategi pertahanan dan cetak biru modernisasi persenjataan Indonesia yang telah disusun sebagai alasan pembelian alutsista, dalam hal ini tank Leopard," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com