Polisi Janji Selidiki "Uang Terima Kasih" dalam Kasus Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman berjanji akan mengusut aliran dana dari perusahaan pemilik perkebunan sawit PT Silva Inhutani di Kabupaten Mesuji Lampung dan PT Sumber Wangi Alam di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, ke polisi.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji dalam laporannya mengungkapkan, kepolisian telah menerima sejumlah dana dari dua perusahaan itu untuk penertiban dan pengamanan kawasan perusahaan tersebut.

Sutarman menyatakan, sebenarnya setiap anggota kepolisian diberi uang saku untuk transportasi dan operasional. Namun, jika di lapangan ada yang memberikan semacam "uang terimakasih" maka pihaknya akan menelusuri untuk apa uang tersebut diberikan.

"Kalau menerima sesuatu terkait tugasnya itu kan suap. Kalau suap kan dilarang Undang-Undang. Tergantung bentuknya seperti apa, misalnya polisi kawal menteri, pasti dikasih lah polisinya. Seperti itu terserah teman-teman lah seperti apa menilai," ujar Sutarman kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Ditanya apakah penerimaan dana personel polisi dari dua perusahaan di Mesuji tersebut wajar, ia tak menjawabnya secara gamblang. "Tergantung teman-teman yang menilai, kalau teman-teman dan masyarakat menghendaki itu tidak boleh ya tidak boleh. Maka kita akan berhentikan," tuturnya.

Ia menyatakan jika terdapat unsur melanggar hukum dalam pemberian dana itu, maka pihaknya tak segan-segan untuk mengusut personel polisi yang menerima dana tersebut. Selain itu, kata dia, perusahaan juga dapat melaporkan ke Mabes Polri, jika ada polisi yang meminta-minta dana dari perusahaan.

"Selama tidak ada komplain dari pemberi, biasanya kalau orang melapor ke kita kalau ada komplain di minta, kan gitu. Karena diminta, pasti itu yang tidak boleh. Kita akan lihat pemberian itu sampai mana. Pemberian itu akan kita selidiki. Kalau itu dilarang ya kita akan memberikan sanksi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua TGPF, Denny Indrayana,  mengatakan timnya menemukan sejumlah informasi dan dokumen yang menyebutkan adanya pembiayaan penertiban dan pengamanan kawasan hutan di kawasan Mesuji, Lampung, dan Sumatera Selatan berasal dari kedua perusahaan tersebut.

Namun, Denny tak mau merinci dana yang diperoleh polisi di Mesuji tersebut. TGPF juga meminta petinggi Polri untuk lebih memperhatikan anggaran operasional kepolisian untuk mendukung kerja aparat mereka di lapangan.