Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulistyo Ishak Mundur dari TGPF

Kompas.com - 20/12/2011, 12:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen (Pol) Sulistyo Ishak mengundurkan diri dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus pembunuhan Mesuji, Lampung. Alasannya, demi menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi tim, mengingat Sulistyo pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Hal tersebut disampaikan Ketua TGPF sekaligus Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana. "Tim 8 Mesuji menyetujui permohonan pengunduran diri Irjen Sulistiyo Ishak. Hal tersebut dimaksudkan untuk memegang teguh independensi Tim 8 Mesuji, sekaligus menghindari potensi benturan kepentingan," katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (20/12/2011).

Denny juga menjelaskan, sejauh ini tim telah bertemu dengan tiga lembaga swadaya masyarakat dari Lampung yakni Agra, Damar, dan Yabima. Dari pertemuan itu, tim memperoleh informasi penting yang belum dapat diungkap ke publik.

Selain itu, kata Denny, TGPF telah menyepakati rencana dan jadwal kerja untuk bertemu seluruh kalangan, seperti kelompok masyarakat, korban, tersangka, pengambil kebijakan termasuk pemda, dinas kehutanan, perkebunan serta kepolisian daerah.

"Tidak terkecuali akan ditemui pula pihak perusahaan, LSM nasional dan lokal, tokoh masyarakat dan akdemisi yang telah mengadvokasi kasus ini," tambah Denny.

TGPF dibentuk atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti peristiwa bentrok antar warga, aparat keamanan, dan perusahaan di perkebunan sawit di Mesuji.

Tim beranggotakan Denny Indrayana, Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kemenko Polhukan Endro Agung, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa, penggiat resolusi konflik Ichsan Malik, Direktur Elsam Indri Saptaningrum, dosen hukum Universitas Lampung Tisnanta, dan staf ahli Menteri Kehutanan Agus Mulyono.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

    KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

    Nasional
    Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

    Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

    Nasional
    PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

    PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

    Nasional
    PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

    PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

    KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

    Nasional
    Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

    Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

    Nasional
    Dugaan Kerugian Negara Bansos Presiden Capai Rp 250 M dan Masih Terus Dihitung

    Dugaan Kerugian Negara Bansos Presiden Capai Rp 250 M dan Masih Terus Dihitung

    Nasional
    Momen Sandiaga Terganggu Klakson Telolet Saat Wawancara di Istana...

    Momen Sandiaga Terganggu Klakson Telolet Saat Wawancara di Istana...

    Nasional
    28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

    28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

    Nasional
    Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

    Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

    Nasional
    Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

    Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti 'Teroris', Menakutkan

    Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti "Teroris", Menakutkan

    Nasional
    Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

    Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

    Nasional
    Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

    Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com