Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tidak Berhenti di Nunun

Kompas.com - 11/12/2011, 09:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan berhenti pada penangkapan Nunun Nurbaeti untuk mengungkap kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Nunun salah satu kunci untuk mengungkap kasus ini.

Nunun diduga hanya membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi XI DPR periode 1999-2004 agar Miranda S Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Ada pihak lain yang diduga berkepentingan terhadap terpilihnya Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Belum terungkap siapa pihak di belakang Nunun. Informasi yang ada, cek perjalanan yang dibagikan, misalnya, berasal dari Bank Artha Graha, tetapi KPK belum menemukan sangkut pautnya dengan kasus ini.

Nunun ditangkap KPK, Sabtu (10/12), di pesawat Garuda yang akan menerbangkan Nunun dari Bangkok, Thailand, ke Jakarta. Nunun ditangkap Kepolisian Thailand, Rabu malam, di sebuah rumah berlantai dua yang disewa Nunun di distrik Suphan Sung, Bangkok. Selama dua malam, Nunun ditahan di safe house milik Kepolisian Thailand.

KPK baru mendapatkan informasi penangkapan Nunun, Kamis pagi. KPK sempat mengecek apakah yang ditangkap polisi Thailand adalah Nunun. Kemudian, KPK mendapat kiriman foto Nunun dari Kepolisian Thailand. Setelah memastikan orang di foto tersebut adalah Nunun, Kamis pagi, tim KPK berangkat ke Bangkok. Tim berikutnya menyusul Jumat.

Dirahasiakan

Hingga Jumat, KPK masih merahasiakan penangkapan Nunun oleh polisi Thailand. Bahkan, informasi tersebut disimpan rapat, termasuk terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Duta Besar Indonesia untuk Thailand Muhammad Hatta mengaku baru mengetahui penangkapan Nunun pada Sabtu sekitar pukul 09.30.

Hatta diberi tahu KPK soal penangkapan Nunun untuk kepentingan penerbitan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor Nunun yang dicabut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hatta mengatakan, ia baru menyerahkan SPLP Nunun di pesawat Garuda yang terbang dari Bangkok pukul 14.10.

Untuk menjaga kerahasiaan informasi, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah memimpin operasi penangkapan dan penjemputan Nunun. Chandra, yang tengah di Amsterdam ketika polisi Thailand menginformasikan penangkapan Nunun ke KPK, langsung terbang ke Bangkok.

Kehadiran Chandra dibutuhkan tak sekadar memimpin penangkapan, tetapi juga menegosiasikan mekanisme penyerahan istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun tersebut. Menurut Chandra, mekanisme penyerahan Nunun memang tak menggunakan mekanisme ekstradisi, menghindari kerumitan dan lamanya waktu dibutuhkan.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Nasional
    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    Nasional
    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Nasional
    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    Nasional
    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Nasional
    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    Nasional
    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    Nasional
    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Nasional
    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Nasional
    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Nasional
    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Nasional
    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Nasional
    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    Nasional
    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com