Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Peduli Kekuatan di Belakang Nunun

Kompas.com - 11/12/2011, 02:07 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek pelawat, sempat dikabarkan dilindungi oleh kekuatan besar dan pengusaha di Thailand. Oleh karena itu, ia tak mudah ditangkap oleh interpol dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketika dikonfirmasi hal tersebut kepada Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, yang menjemput Nunun mengatakan pihaknya tak lagi mempedulikan isu yang berkembang seputar kekuatan besar di balik Nunun. Menurutnya, yang terpenting KPK berhasil membawa istri Adang Daradjatun kembali ke Tanah Air.

"Buat KPK itu tidak perlu dijawab lagi. Yang penting yang bersangkutan sudah tertangkap. Sekarang kita fokus untuk melakukan penahanan dan proses perkara akan kita lanjutkan,"ujar Chandra di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (10/12/2011).

Sebelumnya, Ketua KPK, Busyro Muqqodas juga menyebutkan bahwa KPK memang sulit untuk menangkap Nunun, karena ada kekuatan dan jaringan bisnis yang melindunginya. Saat itu, Busyro juga tak mengetahui kekuatan apa yang seolah menghalangi KPK untuk menangkapnya.

Namun, usai penangkapan Nunun, Busyro mengungkapkan, keberhasilan penangkapan sosialita itu merupakan kerja sama sebuah sistem yang luas meskipun awalnya sulit menemukan Nunun. Sistem yang membantu kerjak KPK yaitu Kedutaan Besar RI di Thailand yang kemudian memberikan surat perjalanan laksana paspor Nunun, yang dicabut, Mabes Polri yang bekerja sama dengan interpol di 188 negara untuk mencarinya dan elemen dari Ditjen Imigrasi di Thailand.

"Sejak awal KPK terus menerus berusaha untuk mencari dan menemukan bu Nunun Nurbaeti. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya sistemik dan kerja sama sinergis dari KPK dengan Mabes Polri, Interpol dan KBRI," ujar Busyro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Nasional
    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    Nasional
    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Nasional
    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    Nasional
    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Nasional
    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    Nasional
    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    Nasional
    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Nasional
    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Nasional
    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Nasional
    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Nasional
    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Nasional
    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    Nasional
    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com