Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Menang, Nunun Bisa Diekstradisi di Thailand

Kompas.com - 23/11/2011, 21:37 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika berada di Thailand, Nunun Nurbaeti, buron kasus dugaan suap cek pelawat dapat ditangkap dan langsung diekstradisi. Komisi Pemberantasan Korupsi memenangkan sidang permohonan ekstradisi atas Nunun yang digelar di Thailand beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu kita ke Thailand bekerjasama dengan Deplu (Kementerian Luar Negeri), untuk bisa membawa pulang Nunun. Menurut Yurisdiksi Thailand, harus melalui persidangan, dan itu kemudian memang benar sidang dan menang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Putusan yang memenangkan KPK itu dikeluarkan sekitar akhir Juli. Menurut Johan, seharusnya Nunun dapat ditangkap saat itu juga. Namun, berdasarkan informasi Kepolisian Internasional (interpol) di Thailand, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu sudah tidak berada di Thailand lagi.

"Karena proses penangkapan belum ada di interpol, kita beranggapan bahwa dia tidak ada di Thailand. Kalau ada, pasti sudah ditangkap," ucap Johan.

Kewenangan menangkap Nunun di Thailand itu, katanya, hanya dimiliki interpol di sana. Seusuai dengan aturan hukum, KPK tidak dapat menangkap orang di negara lain.

"Sebagai eksekutor itu, Kejaksaan Thailand harusnya memerintahkan interpol Thailand untuk menangkap Nunun di Thailand. Problemnya adalah posisi Ibu Nunun tidak di Thailand," ungkap Johan.

Baru setelah tertangkap, Nunun dapat diekstradisi. Adapun Nunun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek pelawat sejak Februari 2011. Pada Februari tahun lalu, Nunun bertolak ke Singapura dengan alasan berobat. Kini, keberadaan Nunun masih menjadi misteri. Hanya pihak keluarga yang mengetahui posisi Nunun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

    Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

    Nasional
    Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

    Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

    Nasional
    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

    Nasional
    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

    Nasional
    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

    Nasional
    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Nasional
    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    Nasional
    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    Nasional
    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Nasional
    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Nasional
    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Nasional
    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Nasional
    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com