Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Mungkin Diganti

Kompas.com - 24/09/2011, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berani mengganti menteri-menteri yang kontroversial, termasuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meskipun dia merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

"Pak SBY berani mengganti menteri, termasuk Muhaimin, karena kontroversialnya dapat membuat sentimen publik turun," kata Sukardi seusai mengikuti diskusi di Jakarta, Sabtu (24/9/2011).

Seperti diberitakan, Muhaimin dinilai kontroversial karena sejumlah kasus ketenagakerjaan bermunculan pada masa kepemimpinannya. Belakangan, nama Muhaimin terseret dalam kasus dugaan suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di kementeriannya yang melibatkan dua pejabat Kemnakertrans. Apalagi, kata Sukardi, dukungan PKB terhadap kekuatan koalisi pemerintahan SBY tidak terlalu hebat.

"Ada Golkar di sana, ada PPP, PKS, sudah kuat. Kalau PKS kritis, tiga partai itu saja (Demokrat, Golkar, PPP) sudah aman, kalkulasi itu tidak diperlukan (lagi) kalau sentimen publik, sentimen partai, mendukung presiden," ujarnya.

Selain itu, menurut Sukardi, PKB pun tidak akan keberatan jika Muhaimin diganti. Dia mengatakan, partai tidak akan terlalu kritis, kontestasi, dan sebagainya karena ini waktunya terlalu dakat dengan pemilu legislatif. "Lebih baik diam saja untuk menjaga konstituen," kata dia.

Sukardi juga mengingatkan, Presiden sedianya tidak perlu terlalu khawatir dengan urusan koalisi atau mempertimbangkan kekecewaan partai pendukung koalisi dalam menyusun ulang kabinetnya. Sebab, menurutnya, sentimen publik dan partai saat ini mendukung langkah Presiden untuk merombak kabinet.

"Bebas saja melakukan pergantian menteri ini dan basisnya profesional," ucapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan merombak susunan Kabinetnya pada Oktober 2011. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga mengungkapkan, menteri yang dinilai tidak dapat melakukan akselerasi perubahan dipastikan akan diganti.

"Mereka yang sudah terlalu lelah, tidak cakap lagi membawa gerbong, tidak cakap lagi berlari, kita butuh awak yang cakap melakukan akselerasi," kata Daniel.

Dia juga berharap agar partai politik menyiapkan calon menteri pengganti yang berintegritas.

"Ini saatnya partai memberikan kontribusi, tahu diri, agar orang-orang yang dikirim punya kapasitas, punya integritas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com