Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Masih Usut Kaitan Panji dengan NII

Kompas.com - 12/05/2011, 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian akan proporsional menyelidiki dugaan keterlibatan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, dalam jaringan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX. Kepolisian tidak akan terpengaruh dengan tokoh-tokoh nasional maupun politik yang dekat dengan Panji.

"Kalau nanti memang ada indikasi mengarah ke makar, pemalsuan, atau kejahatan lain, perorangan atau terorganisir, nanti ada langkah-langkah hukum. Jadi, Polri melihatnya secara proporsional, tidak terpengaruh ada kunjungan apa ke (Ponpes) Al-Zaytun," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis (12/5/2011).

Hal itu diungkapkan Boy ketika ditanya apakah kedekatan Panji dengan sejumlah tokoh dan partai politik menghambat Polri. Seperti diketahui, Ponpes Al-Zaytun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, ternyata kerap dikunjungi para tokoh politik.

Boy mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi untuk membuktikan adanya pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia maupun perbuatan makar yang dituduhkan kepada Panji.

"Jadi, kami selalu berdasarkan pada proses hukum. Mohon diberikan waktu untuk menjadikan informasi yang diberikan kepada kami menjadi fakta hukum. Kami perlu waktu untuk memeriksa sejumah orang," ucap Boy.

Boy menambahkan, penyidik juga belum memiliki bukti adanya aliran dana dari NII ke Al-Zaytun. "Masalah aliran dana sifatnya baru informasi. Jadi, tidak ada data awal yang cukup bagi Polri untuk meyakinkan bahwa ada sejumlah uang dalam rekening atas nama orang-orang tertentu yang berlatar belakang melakukan aktivitas NII," ucap Boy.

Mengenai pemanggilan Panji untuk dimintai keterangan, lanjutnya, hal itu akan dilakukan setelah penyidik selesai meminta keterangan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti. "Ini baru dalam proses mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk mempersangkakan seseorang," pungkas Boy.

Seperti diberitakan, mantan Menteri Peningkatan Produksi NII Imam Supriyanto melaporkan Panji dengan sangkaan pemalsuan dokumen setelah namanya dicoret sebagai pendiri Ponpes Al-Zaytun. Selain membeberkan mengenai pemalsuan, saat diperiksa penyidik, Imam juga membeberkan keterlibatan Panji dalam NII.

Menurut Imam, namanya dicoret setelah ia keluar dari NII. Imam mengaku telah bergabung selama 20 tahun dengan NII KW IX dengan jabatan terakhir Menteri Peningkatan Produksi NII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Global Rantai Pasok Kendaraan Listrik

    Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Global Rantai Pasok Kendaraan Listrik

    Nasional
    Wasekjen PDI-P Nilai Andika Perkasa Cocok untuk Hadapi Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

    Wasekjen PDI-P Nilai Andika Perkasa Cocok untuk Hadapi Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

    Nasional
    Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut: Kurangi Impor BBM dan Hemat Subsidi Rp 131 Miliar

    Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut: Kurangi Impor BBM dan Hemat Subsidi Rp 131 Miliar

    Nasional
    Dinamika Laut China Selatan, TNI AL Gelar Operasi Kedepankan Interoperabilitas dengan AU

    Dinamika Laut China Selatan, TNI AL Gelar Operasi Kedepankan Interoperabilitas dengan AU

    Nasional
    KPK Panggil Dahlan Iskan sebagai Saksi Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina

    KPK Panggil Dahlan Iskan sebagai Saksi Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina

    Nasional
    PDI-P: Pak Andika Kan Panglima TNI, Kalau Jadi Wagub Enggak Pas

    PDI-P: Pak Andika Kan Panglima TNI, Kalau Jadi Wagub Enggak Pas

    Nasional
    Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut Sebut Bisa Produksi 50.000 Kona Elektrik Per Tahun

    Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut Sebut Bisa Produksi 50.000 Kona Elektrik Per Tahun

    Nasional
    Bank Dunia Beri 4 Miliar Dollar AS untuk Pengadaan Alkes di Indonesia

    Bank Dunia Beri 4 Miliar Dollar AS untuk Pengadaan Alkes di Indonesia

    Nasional
    KPK Soroti Tata Kelola Buruk, Pemda Beli Tanah Padahal Milik Sendiri

    KPK Soroti Tata Kelola Buruk, Pemda Beli Tanah Padahal Milik Sendiri

    Nasional
    Disebut Cawe-cawe di Pilkada Jakarta, Jokowi: Saya Bukan Ketua Partai, Jangan Ditanya

    Disebut Cawe-cawe di Pilkada Jakarta, Jokowi: Saya Bukan Ketua Partai, Jangan Ditanya

    Nasional
    Soal Kaesang Dipertimbangkan Diusung di Pilkada Jateng, PDI-P: Diputuskan di Rapat DPP

    Soal Kaesang Dipertimbangkan Diusung di Pilkada Jateng, PDI-P: Diputuskan di Rapat DPP

    Nasional
    Wakil Ketua KPK: Pengadaan Tanah Kuburan Saja Masih Dikorupsi, Pak

    Wakil Ketua KPK: Pengadaan Tanah Kuburan Saja Masih Dikorupsi, Pak

    Nasional
    Jokowi: Peretasan PDN Terjadi di Negara Lain, Bukan Indonesia Saja

    Jokowi: Peretasan PDN Terjadi di Negara Lain, Bukan Indonesia Saja

    Nasional
    Anies-Andika Dinilai Pasangan Saling Melengkapi pada Pilkada Jakarta

    Anies-Andika Dinilai Pasangan Saling Melengkapi pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Komnas HAM Sebut Ada Risiko Pelanggaran HAM dalam Kebocoran Data PDN

    Komnas HAM Sebut Ada Risiko Pelanggaran HAM dalam Kebocoran Data PDN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com