Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NII Muncul karena Politik Intelijen?

Kompas.com - 28/04/2011, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut. Hal itu diungkapkan Ismail, Kamis (28/4/2011) di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Kalau analisis politik intelijen ini dalam kapasitas lain, dimungkinkan bahwa gerakan Islam di Indonesia selalu berurusan dengan intelijen. Tidak ada yang bisa menelusuri sejak NII didirikan. Ada satu orang disisakan. Artinya, persoalan gerakan-gerakan teroris Indonesia bisa jadi sesungguhnya menjadi persoalan politik domestik. Ada orang yang menjadi akar dari gerakan-gerakan ini yang dibiarkan, padahal perannya nyata, tetapi tidak ditangkap, tidak ditindak," papar Ismail.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada dugaan pihak-pihak tertentu yang berusaha melegalkan sejumlah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam agar bisa dimanfaatkan sebagai ladang politik untuk perebutan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan gerakan seperti NII yang sebenarnya sudah berkembang lama tidak pernah benar-benar terputuskan jaringannya, termasuk bentuk-bentuk jaringan teroris.

Ismail kemudian membandingkan intelijen dan kepolisian di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Menurutnya, pada peristiwa peledakan WTC di Amerika pada 11 September 2001, kepolisian Amerika justru bisa memutus jaringan untuk peristiwa bom-bom selanjutnya.

"Seharusnya seperti Amerika, setelah 11 September meledak, setelah itu langsung selesai. Enggak ada lagi aksi-aksinya. Tetapi, di Indonesia selalu terjadi dan tidak mudah dikendalikan. Jadi, fakta adanya organisasi radikal atau gerakan semacam itu justru dijadikan alat untuk memegang otoritas oleh pihak tertentu sehingga tidak mudah dihentikan gerakan seperti ini,"ujarnya.

Ismail mengimbau agar masyarakat juga berperan membantu intelijen maupun aparat penegak hukum yang bekerja untuk memberantas gerakan NII yang berpotensi menjadi gerakan terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Nasional
    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Nasional
    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Nasional
    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Nasional
    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Nasional
    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    Nasional
    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Nasional
    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    Nasional
    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Nasional
    PDI-P Akui Terus Lakukan Komunikasi dengan PKB dan PKS Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Akui Terus Lakukan Komunikasi dengan PKB dan PKS Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ucapkan Terima Kasih ke Media Massa, Megawati: Selalu Meriah Ya...

    Ucapkan Terima Kasih ke Media Massa, Megawati: Selalu Meriah Ya...

    Nasional
    Baca Pledoi, SYL: Saya Bukan Penjahat apalagi Pemeras, tapi Pejuang

    Baca Pledoi, SYL: Saya Bukan Penjahat apalagi Pemeras, tapi Pejuang

    Nasional
    PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

    PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

    Nasional
    Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

    Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com