Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NII Muncul karena Politik Intelijen?

Kompas.com - 28/04/2011, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut. Hal itu diungkapkan Ismail, Kamis (28/4/2011) di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Kalau analisis politik intelijen ini dalam kapasitas lain, dimungkinkan bahwa gerakan Islam di Indonesia selalu berurusan dengan intelijen. Tidak ada yang bisa menelusuri sejak NII didirikan. Ada satu orang disisakan. Artinya, persoalan gerakan-gerakan teroris Indonesia bisa jadi sesungguhnya menjadi persoalan politik domestik. Ada orang yang menjadi akar dari gerakan-gerakan ini yang dibiarkan, padahal perannya nyata, tetapi tidak ditangkap, tidak ditindak," papar Ismail.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada dugaan pihak-pihak tertentu yang berusaha melegalkan sejumlah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam agar bisa dimanfaatkan sebagai ladang politik untuk perebutan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan gerakan seperti NII yang sebenarnya sudah berkembang lama tidak pernah benar-benar terputuskan jaringannya, termasuk bentuk-bentuk jaringan teroris.

Ismail kemudian membandingkan intelijen dan kepolisian di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Menurutnya, pada peristiwa peledakan WTC di Amerika pada 11 September 2001, kepolisian Amerika justru bisa memutus jaringan untuk peristiwa bom-bom selanjutnya.

"Seharusnya seperti Amerika, setelah 11 September meledak, setelah itu langsung selesai. Enggak ada lagi aksi-aksinya. Tetapi, di Indonesia selalu terjadi dan tidak mudah dikendalikan. Jadi, fakta adanya organisasi radikal atau gerakan semacam itu justru dijadikan alat untuk memegang otoritas oleh pihak tertentu sehingga tidak mudah dihentikan gerakan seperti ini,"ujarnya.

Ismail mengimbau agar masyarakat juga berperan membantu intelijen maupun aparat penegak hukum yang bekerja untuk memberantas gerakan NII yang berpotensi menjadi gerakan terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    Nasional
    'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    "Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    Nasional
    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Nasional
    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Nasional
    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com