Tingkat Kepuasan Publik Terus Menurun

Kompas.com - 06/01/2011, 13:14 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan suatu tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari bulan Juli 2009 sampai Oktober 2010, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden SBY terus terun.

Namun, meski turun, tingkat kepuasan terhadap Presiden SBY masih terbilang tinggi, yakni mencapai 63 persen. "Tingkat kepuasan SBY pada survei terakhir yang kami lakukan mencapai 63 persen. Ini masih baik, walaupun terus turun," ucap Peneliti Utama LSI, Dodi Ambardi, Kamis (6/1/2011), dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil survei terakhir di bulan Desember 2010, publik yang menilai kinerja SBY memuaskan mencapai 63 persen, tidak puas 35 persen, dan tidak menjawab 2 persen. Survei bulan Desember 2010 tersebut, meningkat satu persen dari survei sebelumnya pada bulan Oktober 2010 yang meraih kepuasan publik 62 persen.

"Tapi secara keseluruhan dari bulan Juli 2009, SBY meraih kepuasan publik tertinggi sampai 85 persen, setelah itu turun terus," ucap Dodi.

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap SBY terjadi terus dimulai pada Juli 2009 (85 persen), November 2009 (75 persen), Januari 2010 (70 persen), Maret 2010 (65 persen), Agustus 2010 (66 persen), Oktober 2010 (62 persen), dan Desember 2010 (63 persen).

Sementara itu, tingkat kepuasan pada Wakil Presiden Boediono cenderung fluktuatif, yakni berkisar 49-53 persen. "Mungkin Boediono ini baru satu tahun, jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan," Dodi menjelaskan.

Penurunan itu terjadi dilihat dari beberapa indikator persepsi pelayanan pemerintah kepada publik yang masih dianggap lemah, terutama di bidang ekonomi seperti dalam menjaga harga-harga barang terkendali dan terjangkau (35 persen), mengurangi jumlah orang miskin (31 persen), dan mengurangi jumlah pengangguran (27 persen).

Faktor lain seperti upaya pemberantasan publik, berdasarkan survei LSI menunjukkan hanya separo dari mereka yang menyatakan kinerja pemerintah baik atau sangat baik dan trennya pun selalu turun sejak bulan Juli 2009 yang mencapai 84 persen.

"Pada survei terkakhir persepsi publik pada upaya pemberantasan korupsi di Desember 2010 mencapai 51 persen," ujar Dodi.

Dari seluruh responden yang disurvei LSI, terlihat ada suatu kecenderungan ketidakpuasan terhadap Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono muncul pada publik yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan menengah, dan tinggal di kota.

Semakin terpelajar dan semakin berpenghasilan seseorang akan semakin kritis dalam mengevaluasi pemerintah. Adanya evaluasi kritis dari responden di kelas tersebut diakui Dodi dikarenakan banyaknya informasi yang diterima responden mempengaruhi juga opini publik.

"Sehingga kalau ada opini, inilah bagaimana pemerintah mengelola dan memenangkan opini publik itu," ucap Dodi.

Hal menarik lain yang terjadi pada survei ini, ungkap Dodi, adalah adanya dukungan yang sangat kuat terhadap SBY dari Indonesia Timur.

"Bisa dilihat di sini dukungan publik sangat kuat di Indonesia Timur karena pada Pemilu sebelumnya Demokrat menang telak di sana. Selain itu, tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah, juga mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah jadi semakin lemah," ujar Dodi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X