Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik Terus Menurun

Kompas.com - 06/01/2011, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan suatu tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari bulan Juli 2009 sampai Oktober 2010, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden SBY terus terun.

Namun, meski turun, tingkat kepuasan terhadap Presiden SBY masih terbilang tinggi, yakni mencapai 63 persen. "Tingkat kepuasan SBY pada survei terakhir yang kami lakukan mencapai 63 persen. Ini masih baik, walaupun terus turun," ucap Peneliti Utama LSI, Dodi Ambardi, Kamis (6/1/2011), dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil survei terakhir di bulan Desember 2010, publik yang menilai kinerja SBY memuaskan mencapai 63 persen, tidak puas 35 persen, dan tidak menjawab 2 persen. Survei bulan Desember 2010 tersebut, meningkat satu persen dari survei sebelumnya pada bulan Oktober 2010 yang meraih kepuasan publik 62 persen.

"Tapi secara keseluruhan dari bulan Juli 2009, SBY meraih kepuasan publik tertinggi sampai 85 persen, setelah itu turun terus," ucap Dodi.

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap SBY terjadi terus dimulai pada Juli 2009 (85 persen), November 2009 (75 persen), Januari 2010 (70 persen), Maret 2010 (65 persen), Agustus 2010 (66 persen), Oktober 2010 (62 persen), dan Desember 2010 (63 persen).

Sementara itu, tingkat kepuasan pada Wakil Presiden Boediono cenderung fluktuatif, yakni berkisar 49-53 persen. "Mungkin Boediono ini baru satu tahun, jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan," Dodi menjelaskan.

Penurunan itu terjadi dilihat dari beberapa indikator persepsi pelayanan pemerintah kepada publik yang masih dianggap lemah, terutama di bidang ekonomi seperti dalam menjaga harga-harga barang terkendali dan terjangkau (35 persen), mengurangi jumlah orang miskin (31 persen), dan mengurangi jumlah pengangguran (27 persen).

Faktor lain seperti upaya pemberantasan publik, berdasarkan survei LSI menunjukkan hanya separo dari mereka yang menyatakan kinerja pemerintah baik atau sangat baik dan trennya pun selalu turun sejak bulan Juli 2009 yang mencapai 84 persen.

"Pada survei terkakhir persepsi publik pada upaya pemberantasan korupsi di Desember 2010 mencapai 51 persen," ujar Dodi.

Dari seluruh responden yang disurvei LSI, terlihat ada suatu kecenderungan ketidakpuasan terhadap Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono muncul pada publik yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan menengah, dan tinggal di kota.

Semakin terpelajar dan semakin berpenghasilan seseorang akan semakin kritis dalam mengevaluasi pemerintah. Adanya evaluasi kritis dari responden di kelas tersebut diakui Dodi dikarenakan banyaknya informasi yang diterima responden mempengaruhi juga opini publik.

"Sehingga kalau ada opini, inilah bagaimana pemerintah mengelola dan memenangkan opini publik itu," ucap Dodi.

Hal menarik lain yang terjadi pada survei ini, ungkap Dodi, adalah adanya dukungan yang sangat kuat terhadap SBY dari Indonesia Timur.

"Bisa dilihat di sini dukungan publik sangat kuat di Indonesia Timur karena pada Pemilu sebelumnya Demokrat menang telak di sana. Selain itu, tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah, juga mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah jadi semakin lemah," ujar Dodi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com