Mega-Pro Center Usulkan Harga BBM Flat Rp 3.500

BEKASI, KOMPAS.com — Direktur Mega Prabowo Center, Mochtar Mohamad, menyatakan akan menawarkan konsep kepada Megawati Soekarnoputri dan pasangannya, Prabowo Subianto, harga BBM sebesar Rp 3.500 per liter flat selama lima tahun ke depan bila mereka terpilih dalam Pilpres 8 Juli 2009.

"Persoalan pelik yang dihadapi banyak masyarakat ekonomi menengah bawah adalah tidak stabilnya harga BBM hingga harga berbagai komoditas terus bergerak naik. Bila ada komitmen untuk tidak menaikkan BBM rakyat akan lebih memilih pemimpin seperti itu," kata Mochtar di Bekasi, Jumat (19/6).

Mochtar yang juga Wali Kota Bekasi itu menyatakan telah berkunjung ke daerah dan menemukan kenyataan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi rakyat kecil seperti nelayan adalah mahalnya harga BBM yang berlaku hingga mereka sulit mendapat keuntungan ketika melaut.

Di Gorontalo, misalnya, nelayan kini terpaksa mencampur solar dengan minyak tanah untuk mengirit biaya melaut. Padahal, akibatnya akan fatal bagi mesin, tetapi cara itu harus dilakukan agar bisa mendapatkan sedikit keuntungan.

Ia mengatakan, harga BBM yang berlaku sekarang masih tinggi dan dari hitung-hitungannya pemerintah masih sanggup menjual BBM seharga Rp 3.500 per liter dalam rentang lima tahun ke depan.

"Daripada uang negara digunakan untuk menutupi utang BLBI dan penyelesaian lumpur Lapindo, akan lebih baik dana itu untuk menambah subsidi BBM selama lima tahun," ujarnya.

Ketika menyinggung harga minyak yang terlalu rendah bisa menyebabkan terjadinya penyelundupan minyak, ia menampik dan menyatakan harga minyak seperti premium di Indonesia sudah hampir sama dengan Singapura.

Ia menyatakan potensi minyak di Indonesia yang cukup besar bila dikelola dengan benar, maka negara bisa kembali mengekspor minyak dan subsidi minyak juga bisa ditekan. "Minyak mempengaruhi seluruh sektor. Sedikit saja harga minyak naik, dampaknya bisa dirasakan dengan kenaikan berbagai barang dan jasa, hingga pemimpin perlu mencari solusi dengan meningkatkan penerimaan negara di luar sektor nonmigas," ujarnya.

Di sisi lain, Mochtar juga menyatakan, perlunya penghapusan outsourcing dalam perekrutan tenaga kerja yang merugikan pekerja akibat pemotongan upah mereka oleh pihak ketiga.

Konsep penghapusan outsourcing tersebut telah mulai dikampanyekan Megawati/Prabowo dan mendapat respons positif dari pekerja yang jumlahnya dalam struktur statistik ketenagakerjaan paling dominan.