Salin Artikel

PDI-P Ingatkan Jokowi Bisa Ditinggal Koalisi Prabowo, TKN: Usai Lengser, Jokowi Rakyat Biasa

SIDOARJO, KOMPAS.com - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Arief Rosyid Hasan membalas PDI-P yang mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja ditinggal koalisi Prabowo-Gibran usai lengser.

Arief mengatakan, Jokowi hanya akan kembali menjadi rakyat biasa usai lengser dari Presiden.

"Pak Jokowi di banyak kesempatan menyampaikan setelah jadi Presiden akan menjadi rakyat biasa. Beliau dari rakyat, dicintai rakyat, dan akan kembali ke rakyat," ujar Arief saat dimintai konfirmasi, Jumat (9/2/2024).

Arief menjelaskan, Jokowi tidak memiliki kepentingan apapun selain demi bangsa dan negara.

Dia menyebut rencana Jokowi yang akan kembali menjadi rakyat biasa sebagai teladan sempurna.

"Seperti itulah teladan sempurna sebagai negarawan, tidak melulu bicara kepentingan dan kekuasaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengingatkan Presiden Joko Widodo agar sadar diri dengan kekuasaannya saat ini.

Ia berharap mantan Wali Kota Solo itu tak terlena dengan berbagai pihak yang ada di sekelilingnya.

Apalagi, pihak-pihak yang saat ini duduk di Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ini hati-hati, pertanyaannya apakah koalisi besar tadi itu semua kompak ikhlas lahir batin untuk kawal Jokowi?” ucap Komarudin dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Ia lantas mengingatkan Jokowi bahwa ada batas dalam kekuasaan.

Komarudin pun menyinggung proses turunnya Presiden ke-2 RI Soeharto pada tahun 1998.

Kala itu, orang dekat Soeharto, Harmoko, yang menjabat sebagai pimpinan DPR/MPR sempat menyatakan bahwa masyarakat masih menginginkan Soeharto untuk memimpin pemerintahan.

“Pak Harmoko (mengatakan), 'Bapak masih dikehendaki oleh rakyat Indonesia',” jadi waktu sidang umum (MPR) dia semangat pukul palu sampai palu terlepas dari tangkai,” tutur dia.

Namun, Komarudin menekankan, saat gelombang demonstrasi mahasiswa semakin besar sampai memasuki dan menduduki gedung DPR RI, sikap Harmoko pada Soeharto berubah.

“Berapa waktu kemudian mahasiswa duduki DPR, dia (Harmoko) datang minta Pak Harto untuk mundur,” sebutnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini pun mengaku khawatir Jokowi akan kecewa dengan banyak pihak yang saat ini selalu berada di sekitar dan memuji-mujinya.

"Pak Jokowi orang yang saya pernah berjuang sama-sama. Jelek-jelek begini pernah jual mobil untuk perjuangkan dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Di tangan saya ini ikut tanda tangan rekomendasi dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Pak Taufik (Kiemas) tidak mau. Ini saya masih harap sekali dia jangan terlalu percaya orang-orang ini. Saya khawatir, dia besok kecewa,” papar Komarudin.

Terakhir, ia kembali mengingatkan bahwa setelah tak lagi menjabat, seseorang kerap ditinggalkan oleh pihak-pihak yang selama ini selalu memuji atau mencari muka padanya.

“Jadi kau itu dielu-elukan, disenangi orang itu karena kau punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi habis itu biasa, semua akan pergi,” imbuh dia.

Diketahui bahwa hubungan PDI-P dan Jokowi telah renggang semenjak Gibran maju sebagai cawapres Prabowo.

Dalam berbagai kunjungan kerja (kunker) ke daerah dan membagikan bantuan sosial (bansos), Jokowi pun tak pernah tampak bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI-P.

Saat PDI-P berulang tahun, Jokowi juga tak tampak memberikan ucapan selamat. Ia hanya mengirimkan bunga saat Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-77 pada 23 Januari lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/16093721/pdi-p-ingatkan-jokowi-bisa-ditinggal-koalisi-prabowo-tkn-usai-lengser-jokowi

Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke