Salin Artikel

Bicara Demokrasi, Andi Widjajanto: Ada Kekhawatiran Pukul Mundur seperti 1997-1998

Menurut dia, demokrasi saat ini bahkan seperti mundur ke belakang pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya 1997 dan 1998.

"Karena di Pemilu 2024 ini kita berpisah dengan kata demokrasi. Ketika kata demokrasi, tidak lagi kita lihat dengan optimisme ke depan, tapi kita lihat akan kekhawatiran, pukul mundur seperti tahun 97/98," kata Andi dalam acara Ganjarian Spartan Swiss yang digelar secara daring, Minggu (28/1/2024) malam.

Andi juga menyebut, Pemilu 2024 ini unik karena banyak terminologi baru dalam politik Indonesia.

Ia pun merujuk pada kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membuat publik mengkritik eks Ketua MK Anwar Usman.

Adapun Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Atas hal itu, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar merupakan paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang saat itu digadang bakal maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Ketika Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga itu kita lihat, dari awal prosesnya (Pemilu 2024) sudah ada pelanggaran etik. Khususnya politik dinasti. Kata kata paman menjadi terminologi khusus dalam politik Indonesia," ungkap Andi.

Selain itu, Andi membeberkan perbedaan posisinya dengan Jokowi pada Pemilu 2024.

Diakuinya, pada Pilpres 2014 dan 2019, Andi selalu bersama Jokowi.

"Sebagai orang yang bekerja bersama Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019, selalu mengatakan, titik beda saya antara Pak Jokowi dan saya hari ini di 2024, adalah komitmen untuk demokrasi. Itu suatu yang kita perjuangkan susah payah, di reformasi 97/98," ujar mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini.

Dia mengatakan, kegelisahan akan mundurnya demokrasi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia jika berkaca pada kejadian di MK.

"Teman-teman di Swiss tadi sudah disampaikan, memantik semangat ketika melakukan di depan di sana. Kami tidak bergerak sendirian, masih banyak simpul-simpul dan juga pembenci kegelisahan yang sama," kata Andi Widjajanto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/29/12585411/bicara-demokrasi-andi-widjajanto-ada-kekhawatiran-pukul-mundur-seperti-1997

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke