Muncul Anomali Pemilih Bimbang, Indopol Tak Rilis Elektabilitas Capres-Cawapres

Dalam survei ini, Indopol melibatkan 1.240 responden sebagai pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Margin of error dalam penelitian ini lebih kurang pada angka 2,85 persen.

Keputusan Indopol tak merilis penelitian terhadap elektabilitas capres-cawapres dan partai politik lantaran terdapat penolakan dari warga terhadap penelitinya. Penolakan ini diduga menyebabkan munculnya anomali undecided voters atau pemilih bimbang yang terbilang tinggi.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto mengatakan bahwa faktor tersebut yang membuat lembaga surveinya akhirnya tidak merilis hasil temuannya. Alasannya, respons dari responden dalam survei ini tidak menggambarkan realita elektabilitas yang sesungguhnya.

"Karena itu, kami tidak merilis temuan kami terkait elektabilitas capres dan cawapres maupun partai politik. Kami mengkhwatirkan jawaban itu tidak menggambarkan realita sesungguhnya," kata Ratno dikutip dari Youtube IDC Media, Rabu (24/1/2024).

Penolakan

Dalam penelitian tersebut, surveyor Indopol menghadapi penolakan dari warga. Hal ini seperti yang terjadi di beberapa wilayah di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Di Jawa Timur, penolakan kehadiran peneliti Indopol terjadi di Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi.

Ratno mengungkapkan, di empat wilayah tersebut, pihak kelurahan menolak memberikan stempel di lembar kartu keluarga (KK) warga yang menjadi responden Indopol.

Selain penolakan, pihak RT juga menyatakan tidak menerima kehadiran lembaga survei dengan dalih penelitian berlangsung ketika waktu semakin mendekati hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Alasannya karena survei dilaksanakan ketika waktu sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas bantuan sosial," ujarnya.

Selain empat wilayah tersebut, anomali perilaku pemilih juga terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

Sementara di Jawa Barat, terdapat kendala yang dihadapi peneliti di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Khusus Bogor, peneliti Indopol melaporkan bahwa beberapa kelurahan menolak didatangi lembaga survei.

Hal sama juga terjadi di Banten, tepatnya di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, beberapa kelurahan menolak kehadiran peneliti dengan alasan tidak ada izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Anomali tinggi

Selain itu, peneliti Indopol juga menemukan fenomena tingginya pemilih bimbang yang disebabkan karena sejumlah faktor.

Faktor pertama, sebanyak 56,49 persen responden menyatakan pasangan capres dan cawapres lain lebih memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun bangsa ini.

Faktor kedua, pasangan capres-cawapres tampil cukup baik dalam tiga kali debat. Faktor ini mencapai angka 18,6 persen.

Faktor ketiga, sebanyak 7,02 persen responden menyatakan bahwa sosok yang menjadi panutan itu juga mengubah pilihan. Sosok panutan tersebut meliputi ulama, pimpinan partai politik hingga orang tua.

Faktor keempat, 4,2 persen responden mengaku karena diberi uang dan barang semacam sembako oleh capres-cawapres lain atau tim suksesnya.

Faktornya berikutnya, karena melihat rilis hasil survei dari lembaga survei sebanyak 1,05 persen.

Selain itu, tingginya anomali pemilih bimbang juga disebabkan karena faktor bantuan sosial dari pemerintah dan adanya intervensi dari pihak aparat.

Ratno mengatakan, responden yang menyatakan diberi bantuan sosial berkisar 1,05 persen. Sedangkan responden yang mengaku ditekan aparat Polisi dan pejabat pemerintahan mencapai 0,35 persen.

Wilayah tersebut meliputi, Blitar (85 persen), Kediri (40 persen), Kota Madiun (43,3 persen), Pacitan (24 persen), Kota Malang (22,9 persen), Kota Batu (32,5 persen), Mojokerto (55 persen), Jombang (67,5 persen), Bondowoso (70 persen), dan Probolinggo (43,8 persen).

Dari deretan faktor tersebut, Indopol pun akhirnya tak merilis temuan karena tidak merepresentasikan peta elektabilitas di lapangan.

"Kami tidak melakukan rilis elektabilitas baik capres-cawapres maupun pertai politik karena ada dugaan anomali perilaku pemilih," jelas dia.