Besok, PBB Bakal Datangi PKB Bahas soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa partainya akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, besok, Kamis (16/3/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Adapun salah satu tujuan kunjungan tersebut berkaitan dengan pembahasan soal sistem pemilu proporsional tertutup. Afriansyah pun tak memungkiri lawatan itu untuk mengajak PKB mempertimbangkan sistem pemilu tertutup.

"Iya, sekalian beri pemahaman (sistem tertutup)," kata Afriansyah kepada Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Afriansyah mengungkapkan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra akan hadir dalam pertemuan itu. "Ketum Yusril akan hadir. (Kunjungan) dalam rangkaian ketemu dengan parpol-parpol, dengan ketum dan DPP PBB," jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mengatakan, pertemuan tersebut bisa pula membahas soal menghadapi Pemilu 2024, termasuk membangun koalisi.

"(Pertemuan) bahas soal koalisi dan pemilu ke depan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PBB melakukan silaturahmi politik ke sejumlah partai politik. Silaturahmi ini dimulai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Senin (13/3/2023).

Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan bahwa dia diutus oleh PDI-P untuk mengajak partai politik lain mendukung sistem proporsional tertutup.

Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin.

Yusril mengungkapkan, saat ini belum ada keputusan dari MK apakah Pemilu 2024 akan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka, atau diubah menjadi tertutup.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan proses persidangan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka.

Para penggugat meminta agar MK menyatakan bahwa sistem pemilu dilakukan secara tertutup.

Adapun DPR dan pemerintah telah menuturkan agar sistem pemilu tetap berjalan terbuka.

Dari 9 parpol di parlemen hanya PDI-P yang mendukung agar pemilu kembali berjalan secara tertutup.