Salin Artikel

Saat Nama Dubes Korsel Mencuat dalam Pusaran Suap Hakim Agung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Dubes Korsel) Gandi Sulistiyanto mencuat dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Budiman disebut berseberangan dengan para penyuap hakim agung MA yang saat ini tengah mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Gandi muncul pertama kali dalam sidang terdakwa kasus jual beli perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Yosep Parera.

Yosep merupakan pengacara debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menyuap hakim agung agar memutus kasasi perkara perdata dan pidana KSP Intidana sesuai pesanan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Yosep membantah mengenalkan hakim agung yang “masuk angin” ke Desy Yustria.

Desy merupakan PNS pada Kepaniteraan MA yang turut menerima suap dan menjembatani Yosep dengan hakim agung.

Menurut Yosep, ia justru mengetahui bahwa terdapat hakim agung yang “masuk angin” dari Desy.

Pada satu waktu, Desy mengabarkan, ada orang Sinar Mas Group yang menemui pimpinan MA.

“Pak itu kok ada orang dari Sinar Mas, kok menghadap sama pimpinan?" kata Yosep menirukan Desy, Rabu (22/2/2023).

“Orang Sinar Mas-nya itu siapa?" lanjutnya.

Yosep lantas menanyakan informasi tersebut kepada kliennya. Kliennya menyebut bahwa orang Sinar Mas tersebut adalah Duta Besar Korea Selatan.

Ditemui usai menjalani persidangan, Yosep membenarkan orang Sinar Mas tersebut adalah Gandi Sulistiyanto.

Sebelum ditunjuk menjadi Dubes Korsel, gandi merupakan Managing Director Group Sinar Mas.

“Yes betul, Anda sudah sebutkan (Gandi Sulistiyanto),” ujar Yosep saat ditemui di lobi gedung KPK.

Diduga Turut Nikmati Aset KSP Intidana

Yosep mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari kliennya, adik Dubes Korsel tersebut membeli sejumlah aset dari KSP Intidana dengan harga miring.

“Diduga pembelian tersebut itu di bawah harga,” tutur Yosep.

Gandi disebut berkepentingan agar Ketua Pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman tidak dipenjara dan KSP Intidana tidak dinyatakan pailit.

Sementara, kubu Yosep ingin Budiman dipenjara dan KSP Intidana dinyatakan bangkrut. Sebab, koperasi itu tidak kunjung mencairkan uang Heryanto Tanaka seniali puluhan miliar rupiah.

Menurut Yosep, jika Budiman dipenjara dan KSP Intidana dinyatakan bangkrut, maka aliran penjualan aset-aset koperasi itu akan terungkap.

“Diduga, Duta Besar Korea Selatan tersebut ikut menikmati hasilnya atau keluarganya,” ucap Yosep.

Jika Budiman tetap bebas dan koperasi tidak bangkrut, maka Gandi tidak khawatir jejak penjualan aset KSP Intidana akan diungkap.

“Karena diduga besar ada lari kepada mereka,” tuturnya.

Mengetahui langkah Gandi, klien Yosep kemudian menghubungi Komisaris anak perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya (Wika) Beton bernama Dadan Tri Yudianto.

Dadan merupakan penghubung klien Yosep, Heryanto Tanaka dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

“Saudara Dadan ini kemudian ini yang menghubungi saudara Hasbi untuk ikut membantu (mengurus perkara di MA),” tutur Yosep.

Bantah Temui Pimpinan MA dan Beli Aset

Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto membantah telah menemui pimpinan Mahkamah Agung.

Menurutnya, pernyataan Yosep tidak masuk akal. Sebab, ia tidak mengenal satu pun orang MA dan tidak bertandang ke gedung lembaga tersebut maupun melakukan pertemuan di luar.

“Enggak masuk akal saya enggak kenal orang itu, pengurusnya (KSP Intidana) juga enggak kenal, Budiman siapa ini siapa enggak kenal semua,” kata Gandi saat dihubungi Kompas.com melalui telepon.

Gandi mengaku tidak mengenal sejumlah nama-nama yang disebutkan. Ia menyatakan baru mengetahui Ketua MA bernama Syarifuddin dan Sekretaris MA bernama Hasbi Hasan.

Gandi juga tidak mengenal Hakim Agung Gazalba Saleh yang telah menjatuhkan vonis lima tahun penjara untuk Budiman.

“Saya tidak ada kenal satupun orang MA sama sekali enggak kenal,” ujar Gandi.

Mantan pimpinan Sinar Mas itu juga membantah dirinya maupun keluarganya membeli sejumlah aset KSP Intidana.

Ia mengaku tidak tertarik dan tidak menyimpan uang di koperasi itu.

Gandi mengetahui persoalan tersebut sebatas dari pemberitaan media massa mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT) perkara suap hakim agung.

Gandi menduga ada orang yang mencatut namanya untuk membeli aset di Intidana.

“Enggak, enggak ada. Saya jamin tidak ada, saya jamin itu, enggak ada (beli aset Intidana) yang berhubungan dari ke sana,” tegasnya.

Berawal dari OTT

Kasus dugaan suap hakim agung terungkap sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Yustisial MA, sejumlah PNS MA, pengacara, dan debitur KSP Intidana.

Dalam perkara kasasi perdatanya, pihak pengacara dan debitur koperasi tersebut meminta agar KSP Intidana dinyatakan bangkrut.

Sementara, dalam kasasi pidana, mereka meminta MA menyatakan Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah.

MA kemudian menyatakan KSP Intidana pailit dan Budiman divonis lima tahun penjara. KPK menduga putusan itu telah dikondisikan sejumlah uang.

Saat ini, KPK telah menetapkan 15 tersangka. Sebanyak dua di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Kemudian, tiga Hakim Yustisial MA bernama Elly Tri pangestu, Prasetyo Utomo, dan Edy Wibowo.

Edy terjerat dalam kasus yang berbeda. Ia diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar.

Tersangka lainnya adalah staf Gazalba Saleh bernama Redhy Novarisza; PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap. 

Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID). Terbaru, Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar, Wahyudi Hardi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/10253381/saat-nama-dubes-korsel-mencuat-dalam-pusaran-suap-hakim-agung

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke