Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Dito Mahendra dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Informasi yang kami peroleh saksi Mahendra Dito S hari ini (Dito Mahendra) telah hadir di gedung merah putih KPK memenuhi panggilan penyidik KPK," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin.

Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada Dito.

Ali hanya menyebut bahwa Dito segera menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung Merah Putih KPK.

"Segera dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan kembali memanggil Dito Mahendra setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Ali mengatakan, KPK telah memperoleh alamat baru Dito yang saat ini berada di kawasan Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ali juga menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Serang terkait pemanggilan Dito Mahendra.

Sebagai informasi, KPK telah memanggil Dito pada pada 8 November dan 21 Desember 2022, serta 5 Januari 2023. Tetapi, yang bersangkutan tak hadir.

Tim penyidik mendatangi rumah Dito sebagaimana tertera dalam data Kependudukan dan Pancatatan Sipil (Dukcapil). Tetapi, ia tidak ada di kediamannya.

KPK kemudian menyatakan tidak akan berhenti mengejar informasi dari Dito Mahendra. Sebab, keterangannya sangat dibutuhkan penyidik.

"Apakah KPK berhenti? Saya katakan tidak. Kami terus lakukan upaya ke depan. Nanti seperti apa, saya kira tunggu perkembangannya,” kata Ali Fikri pada 9 Januari 2023.

Untuk diketahui, Nurhadi merupakan terpidana kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dinyatakan terbukti menerima suap dari dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.

Nurhadi kemudian dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

KPK lantas mengembangkan kasus ini dan mengusut dugaan TPPU. Sejumlah anggota keluarga Nurhadi diperiksa sebagai saksi.

Pada 13 Juli 2022, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso untuk dimintai keterangan terkait perkara ini. Ia juga diketahui sebagai adik ipar Nurhadi.