Salin Artikel

Sindiran Megawati soal Partai Lain Dompleng Kader PDI-P Dinilai Bukan buat Nasdem, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal partai lain yang mendompleng kader PDI-P bukan ditujukan buat Partai Nasdem.

Memang, kata Kunto, Nasdem sempat memasukkan nama kader PDI-P Ganjar Pranowo di bursa calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun, partai besutan Surya Paloh itu kini sudah punya kandidat capres sendiri yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Menurut saya itu bukan buat Nasdem. Nasdem kan sudah jauh sekali dan sekarang kan Nasdem sudah punya Pak Anies Baswedan," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Saat itu, nama Ganjar diumumkan sebagai satu dari tiga kandidat capres melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem, medio Juni 2022.

Gubernur Jawa Tengah tersebut bersanding dengan dua nama lainnya yakni Anies Baswedan dan Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Namun, pada awal Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Menurut Kunto, sindiran Megawati soal dompleng-mendompleng kader partai ini tak lagi relevan buat Nasdem. Dia mengatakan, mungkin saja itu ditujukan buat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebabnya, pada Desember kemarin PAN menyatakan bahwa nama Ganjar masuk dalam bursa capres partai berlambang matahari putih itu. Sementara, PPP menyebutkan, banyak kader mereka di daerah yang menginginkan nama Ganjar sebagai capres.

Hingga kini, baik PAN maupun PPP yang tergabung dalam koalisi bersama Golkar bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun belum mengumumkan capres yang bakal mereka dukung.

"Kalau Nasdem kan sudah jelas punya calon presiden yang bukan Pak Ganjar. Yang masih dompleng ini menurut saya partai-partai yang masih belum punya capres yang tegas dan ngajak-ngajak Pak Ganjar di acara partainya atau mengeklaim bahwa kadernya suka Pak Ganjar," ucap Kunto.

Menurut Kunto, wajar saja jika Megawati geram ke partai-partai tersebut. Sebabnya, hingga kini PDI-P belum mengumumkan keputusannya terkait pencapresan, namun partai lain mendompleng kader partai banteng.

"Menurut saya lebih ke situ (menyindir PAN dan PPP) daripada ke Nasdem," tutur dosen Universitas Padjadjaran itu.

Megawati mengaku heran karena seharusnya partai politik punya kader sendiri untuk dijagokan.

"Aku sampai lihatin, aku bilang orang berpolitik kok kayak gitu. Emang enggak punya kader sendiri?" kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-50 PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Saking herannya, Presiden kelima RI itu sempat mempertanyakan perihal aturan pencapresan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Iya dompleng-dompleng aturannya pie toh, aku tanya Hasto, KPU aturannya dah lain? 'Enggak, Bu, masih sama'. Jadi samanya gimana to," ucap Megawati menirukan pembicarannya dengan Hasto.

HUT ke-50 PDI-P sendiri semula digadang-gadang menjadi momen deklarasi capres partai banteng. Namun, hingga acara berakhir, tak ada satu pun nama yang disinggung sebagai kandidat RI-1 dari partai wong cilik itu.

"Sekarang nungguin, enggak ada, ini urusan gue!" kata Megawati dalam pidatonya.

Sementara, nama Ganjar Pranowo sejak lama digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat PDI-P. Namanya menjuarai survei elektabilitas capres berbagai lembaga.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu pernah masuk bursa capres Nasdem. Lalu, juga bursa capres PAN, PPP, dan dideklarasikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai calon presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/05450041/sindiran-megawati-soal-partai-lain-dompleng-kader-pdi-p-dinilai-bukan-buat

Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke