KSAD dan KSAU Punya Peluang Jadi Panglima TNI, tapi Jokowi Diprediksi Pilih KSAL

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, tiga kepala staf TNI punya peluang menjadi Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Namun, dibandingkan dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Yudo Margono dinilai punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI berikutnya.

"Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Fahmi mengatakan, secara norma, semua kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi pemimpin tertinggi Korps Militer.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), Panglima hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Dalam tahapannya, presiden akan mengusulkan nama calon Panglima ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Pengusulan nama sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan menurut saya ada banyak aspek maupun kepentingan nasional yang bakal jadi pertimbangan presiden," ujar Fahmi.

Fahmi menduga Presiden Jokowi akan mengusulkan nama Yudo Margono atas sejumlah alasan.

Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI Angkatan Laut. Sejak 2014, ada dua Panglima dari Angkatan Darat dan satu dari Angkatan Udara.

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang, namun, kata Fahmi, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, sejak dulu Jokowi punya cita-cita membangun poros maritim Tanah Air. Jika mencermati dinamika lingkungan strategis, pada masa mendatang Indonesia jelas punya banyak tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan visi kuat dan kesiapan.

"Ini soal kelayakan, kepatutan, dan kesetaraan peluang saja. Selama usulan nama belum keluar dari kantong presiden, siapa pun boleh punya ambisi dan publik boleh menebak-nebak," kata Fahmi.

"Yang penting semuanya selesai dan dihormati, soliditas dan loyalitas ditegakkan ketika usulan presiden sudah disetujui DPR," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI. Namun, ia belum dapat memastikan kapan surat itu dikirimkan oleh pemerintah ke Parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani pun sudah menagih Jokowi agar Surpres segera dikirimkan sebelum masa reses DPR.

Ia percaya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan figur pengganti Andika.

“Siapa, bagaimana, bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain, tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).