Komnas Perempuan Klaim Tak Pernah Beri Rekomendasi Terkait Status Penahan Putri Candrawathi

"Sebetulnya Komnas Perempuan tidak memberikan rekomendasi ke ibu PC untuk konteks penahanan," kata wanita yang akrab disapa Ami itu saat dihubungi melalui telepon, Rabu (7/9/2022).

Siti Aminah mengatakan, status penahanan Putri Candrawathi yang saat ini tidak ditahan adalah murni kewenangan dari kepolisian.

Komnas Perempuan, katanya, hanya memberikan tanggapan dari pertanyaan awak media terkait alasan Putri tak ditahan.

"Kita hanya merespons apa yang disampaikan oleh teman-teman wartawan terkait "kok nggak ditahan?" ucap Ami.

Menurut Siti Aminah, apa yang diputuskan oleh kepolisian untuk tidak menahan tersangka Putri bisa dibenarkan dalam konteks hak asasi perempuan.

Putri Candrawathi disebut memiliki hak maternitas karena harus merawat anaknya yang masih balita.

Di sisi lain, Putri Candrawathi juga dikategorikan sebagai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Di aturan internasional di Rekomendasi Umum Nomor 33 Tahun 2015 (General Recommendation No 33 on Womens Access to Justice) tentang akses perempuan terhadap keadilan itu dinyatakan bahwa "Penahanan sebelum persidangan adalah upaya paling akhir (untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum)," ucap Ami.

"Berarti kan itu (perlakuan polisi ke Putri) harus dipahami berlaku untuk semua perempuan yang berhadapan dengan hukum," katanya lagi.

Namun, kata Ami, yang harus diperhatikan adalah perlakuan hak maternitas dan hak perempuan berhadapan dengan hukum hanya diberikan ketika pelaku masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Menurutnya, yang sering menjadi kekeliruan di masyarakat, Putri Candrawathi yang masih berstatus sebagai tersangka disamakan dengan para perempuan yang ditahan dengan status terpidana, atau warga binaan yang menjalani hukuman dari keputusan pengadilan.

"Dia (terpidana harus) menjalani hukumannya sesuai putusan hakim yang telah memiliki keputusan tetap, kalau sudah inkracht dia harus menjalani pidananya (ditahan sesuai hukuman)," ujar Ami.

Siti Aminah menegaskan, bagi para perempuan yang berstatus sebagai terpidana memang semestinya menjalani hukuman kurungan meskipun memiliki seorang balita.

Dalam kasus terpidana membawa balita, Komnas Perempuan kemudian mendorong pemerintah agar memberikan fasilitas yang baik, bukan untuk orangtua yang menjalani hukuman, tetapi fasilitas untuk tumbuh kembang anak yang terpaksa dibawa ke dalam penjara.

"Kalau menjadi terpidana di Undang-Undang permasyarakatan dia (terpidana) boleh bawa bayi atau membawa anaknya sampai dengan usia 3 tahun (ikut di dalam penjara)," kata Ami.

"Nah, yang juga disalahpahami publik, karena boleh membawa anak, maka negara harus menyediakan fasilitas yang baik untuk anak-anak yang dibawa ibunya ke dalam! bukan untuk ibunya," ujarnya lagi.

Menurutnya, salah satu alasannya terkait kemanusiaan.

"Penyidik masih mempertimbangkan (karena) pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita," ujar Agung saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Agung menyampaikan, alasan kemanusiaan yang dimaksud adalah karena suami Putri, Ferdy Sambo juga sedang ditahan terkait kasus yang sama.

"Ya kondisi bapaknya (suaminya) kan juga sudah ditahan," ujar Agung.

Namun, polisi sudah meminta Imigrasi mencegah Putri Candrawathi bepergian ke luar negeri.

"Penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap ibu PC dan pengacara menyanggupi ibu PC akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor," ujar Agung.

Diketahui, Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J sejak 19 Agustus 2022.

Ia dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Putri Candrawathi diketahui ada di tempat saat peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi.