Salin Artikel

Survei Indopol: Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terkoreksi, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Indopol Survey & Consulting. 

Bila dibandingkan survei yang sama pada Januari lalu, kepuasan publik terhadap Jokowi turun 6,51 persen pada survei Juni 2022.

"Tingkat kepuasan kinerja kepada presiden Jokowi, ada tren kecenderungan yang menurun dari survei bulan Januari di angka 72,93 persen turun jadi 66,42 persen," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat (15/7/2022).

Di sisi lain, ketidakpuasan responden terhadap Jokowi mencapai 28,78 persen atau naik dibandingkan Januari 2022 yang hanya 24,23 persen.

Dari sisi wilayah, responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera.

"Sementara di lain wilayah itu menganggap kinerja presiden Jokowi puas," tambahnya.

Adapun di Sumatera, responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi sebesar 37,69 persen. Kemudian, DKI Jakarta 48 persen dan Jawa Barat 41,43 persen.

Lalu, responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi tersebar di Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan, Banten, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, kepuasan terhadap penegakan hukum juga mengalami penurunan dari 64,55 persen menjadi 57,07 persen.

Kemudian, kepuasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga menurun, dari Januari 70,08 persen menjadi 64,39 persen pada Juni.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan kepada 1.230 responden dengan margin of error sekitar 2,8 persen.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tatap muka pada kurun waktu 24 Juni sampai 1 Juli 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/15591661/survei-indopol-kepuasan-masyarakat-atas-kinerja-jokowi-turun

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke