MAKI Sebut Dewas KPK Tetap Harus Gelar Sidang Pelanggaran Etik Lili meski Sudah Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tetap harus melaksanakan sidang etik dugaan pelanggaran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Boyamin mengatakan, pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Joko Widodo tidak terkait dengan sidang tersebut.

"Tetap harus menyidangkan sampai putusan. Putusannya harus dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan diminta untuk berhenti," kata Boyamin kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Menurut Boyamin, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili telah mencoreng nama baik KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, Dewas KPK tetap harus menggelar sidang dan menjatuhkan sanksi kepada Lili dalam bentuk putusan.

Terkait pengunduran diri itu, menurut Boyamin, hanya mempermudah proses penegakan etik di KPK. Sebab, sanksi terberat dalam pelanggaran etik di KPK adalah diminta mengundurkan diri

"Jadi tidak perlu dilaksanakan setelah putusan karena sudah mengundurkan diri sebelumnya," ujar Boyamin.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan sidang etik yang digelar untuk Lili gugur. Sebab, Lili sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK sebelum sidang itu digelar.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dalam putusannya mengatakan sidang pelanggaran etik itu dinyatakan berhenti.

"Menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama LPS dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik," ujar Tumpak dalam jumpa pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2022).

Diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red pada 18 hingga 20 Maret lalu.

Pada 16-22 Maret Lili juga diduga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort.

Nilai total tiket dan akomodasi hotel yang Lili dapatkan dari Pertamina diperkirakan sekitar Rp 90 juta.