Salin Artikel

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak hanya mengajak Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata, tetapi juga menjadi penengah untuk meretas jalan perdamaian permanen di antara kedua negara yang tengah bertikai itu.

Hal itu disampaikan pengajar program studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hariyadi Wirawan terkait lawatan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia.

"Indonesia dapat menawarkan diri untuk bertindak sebagai middle man dalam hal tersebut," kata Hariyadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Menurut Hariyadi, salah satu pesan yang kemungkinan besar disampaikan Jokowi dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah soal kerugian korban jiwa jika peperangan melawan Rusia berlanjut.

Di sisi lain, Hariyadi menilai negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) turut andil dalam mencetuskan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Sebab, NATO sebagai forum kerja sama pertahanan Barat terus mendekati Ukraina dan dinilai mengusik keamanan Rusia.

Apalagi Ukraina yang merupakan negara bekas angggota Uni Soviet mempunyai garis perbatasan langsung dengan Rusia.

Jika Ukraina menjadi salah satu anggota, maka besar kemungkinan NATO mengerahkan kekuatan militer dan Rusia menilai hal itu sebagai ancaman teritorial.

"Zelensky sebagai representasi Barat didorong oleh Presiden Jokowi untuk menyampaikan hal ini kepada negara-negara Barat untuk tidak meneruskan perseteruan militernya dengan Rusia, dan mulai mencari solusi terbaik guna mengakhiri peperangan di Ukraina," ucap Hariyadi.

"Zelensky yang merupakan proxy Barat dalam perseteruannya dengan Rusia adalah pihak penting yang diberitahu oleh Presiden Jokowi tentang 'human cost' dari konflik kepentingan dua kubu," ucap Hariyadi.

Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina berpotensi memicu krisis energi di Eropa. Sebab, sejumlah negara di Eropa mengandalkan pasokan gas dari Rusia untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.

Ancaman krisis pangan dunia juga di depan mata jika peperangan antara Rusia dan Ukraina semakin panjang.

Sebab Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum terbesar ke seluruh dunia. Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia membuat harga bahan pangan yang bersumber dari gandum meningkat.

Peningkatan harga itu membuat negara lain yang mengimpor gandum dari Rusia harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dan perlahan memicu kenaikan harga bahan pangan.

"Hal ini harus disadari oleh pihak bertikai akan konsekuensi global yang dapat terjadi. Kira-kira hal yang sama akan dikatakan oleh Presiden Jokowi kepada Putin di Moskwa nanti," ucap Hariyadi.

Hariyadi memperkirakan Jokowi bakal mengupayakan supaya Rusia menarik pasukannya yang menginvasi Ukraina dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin.

"Pasukan Rusia akan diminta ditarik kembali, dan kemungkinan sebuah konsorsium internasional akan dibentuk guna menjamin kembalinya suasana damai di Ukraina," kata Hariyadi.

Selain itu, Hariyadi menilai Jokowi juga bakal mendorong Putin dan Zelensky melakukan proses pemulihan dan rehabilitasi jika gencatan senjata dan kesepakatan damai berhasil dicapai.

"Presiden Jokowi yakin, bahwa dunia tidak akan dapat survive dengan kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu pertarungan tersebut bagaimanapun harus dihentikan," ujar Hariyadi.

Dalam kunjungannya ke Ukraina, Jokowi dan Ibu Negara Iriana berangkat dari Polandia menggunakan kereta yang disiapkan khusus pemerintah Ukraina.

Dia sempat mengunjungi kompleks Apartemen Lipky di Kota Irpin yang terdampak serangan Rusia.

“Saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali banyak rumah-rumah yang rusak kemudian juga infrastruktur yang rusak,” ucap Presiden Jokowi usai peninjauan.

Selain itu, Presiden dan Ibu Negara turut memberikan bantuan secara simbolis kepada Ukraina di Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Ibu Kota Kyiv.

Jokowi lantas melakukan pertemuan empat mata dengan Zelensky di Istana Kepresidenan Maryinsky, Kyiv.

Usai pembicaraan empat mata, Presiden Jokowi dan Presiden Zelensky keduanya menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Maryinsky.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

"Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Meskipun masih sangat sulit dicapai Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian dalam konflik ini dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur.

"Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera," imbuhnya.

Jokowi juga menyampaikan undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kepada Zelenskyy.

Meski Ukraina bukan negara anggota G20, tetapi negara-negara blok Barat yang menjadi anggota G20 mendesak supaya Ukraina diundang dalam KTT yang bakal digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Presiden Jokowi kemudian kembali ke Polandia menggunakan kereta usai lawatan ke Ukraina. Dia dan Iriana akan terbang menggunakan pesawat kepresidenan ke Moskwa, Rusia untuk memulai kunjungan kenegaraan dan mencari jalan keluar konflik itu.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bagus Santosa)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/14091681/pengamat-sebut-indonesia-bisa-jadi-middle-men-di-konflik-rusia-ukraina

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke